MONITOR, Jakarta – Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mengajak semua pihak ikut mengawasi sepak terjang panitia khusus (pansus) pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Terlebih, saat ini sudah memasuki tahap akhir pembentukan tata tertib (tatib).
Menurut Sugiyato, pengawasan dirasa penting, mengingat mencuatnya isu dugaan politik uang atau pembagian amplop dalam proses pembahasan di DPRD.
“Butuh pengawasan ketat dari semua pihak untuk memantau kinerja pansus wagub ini,” ujar Sugiyanto kepada MONITOR, Selasa (2/7).
Sugiyanto mengatakan, pengawasan sangat penting, agar jalannya pansus wagub tidak menyimpang. Karena yang akan dipilih nantinya adalah seorang wagub, yang notabene mewakili kepentingan seluruh masyarakat Jakarta.
“Jika wagubnya dipilih secara sembarangan, maka yang akan dirugikan adalah seluruh warga ibu kota,” katanya.
Sementara itu, Mendagri akhirnya turun tangan dalam pembahasan tatib pemilihan wagub di DPRD DKI. Rabu (26/6/2019), Pansus Wagub melakukan konsultasi dengan perwakilan Kemendagri Direktorat Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda).
Hal tersebut dikatakan Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI, Muhammad Ongen Sangaji.
Menurutnya, pembahasan bersama Kemendagri terfokus pada pasal 16 Tatib yang mengatur jika proses pemilihan tidak kuorum dalam paripurna.
“Salah satu anggota pansus mengusulkan agar ada revisi pasal yang mengatur kemungkinan tidak kuorum,” kata Ongen.
“Nah usulan itu diterima oleh Kemendagri sehingga diputuskan agar jika tidak kuorum, maka dikembalikan ke rapimgab. Dan jika tidak kourum, maka akan dikembalikan pada partai pengusung,” pungkasnya.
