Agar Sistem Zonasi PPDB Diterima Khalayak, DPR Sarankan ini

MONITOR, Jakarta – Sistem zonasi dalam PPDB 2019 beberapa waktu lalu menuai pro kontra dari sejumlah kalangan. Kebijakan ini terus bergulir dan tak lepas dari pembahasan para pemangku kepentingan.

Mengenai kebijakan PPDB 2019 ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan harus segera ada perbaikan-perbaikan agar kebijakan tersebut bisa diterima oleh khalayak luas.

“Jika kita ingin sistem zonasi berjalan, diterima dan berkelanjutan, maka harus ada langkah-langkah cepat,” ujar Hetifah usai berdialog bersama Kemendikbud, Kemendagri, dan Ombudsman RI, Senin (1/7) kemarin.

Pertama, Politikus Golkar ini memastikan harus ada peraturan yang dilaksanakan dengan tegas, serta penegakan hukumnya jelas. Hetifah mengingatkan, jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang atas kebijakan ini.

“Apabila ada penyimpangan dan penyalahgunaan, jangan biarkan (tidak pandang bulu) baik oleh aparat maupun pejabat,” terangnya.

Selanjutnya, ia berharap ada Perpres jangka panjang yang mampu mendukung kebijakan tersebut agar terus berlangsung.

“Jangka panjangnya akan ada Perpres memastikan dukungan berbagai pihak terkait, dan pastinya pemerataan sarpras dan guru harus diwujudkan,” pungkasnya.