Jokowi Ajak Prabowo Bersama Bangun Bangsa, Ini Tanggapan PAN

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai jika pernyataan Jokowi sebagai calon presiden terpilih hasil Pemilu 2019 terkait ajakannya kepada Prabowo-Sandiaga untuk bersama-sama membangun bangsa memiliki banyak makna didalamnya.

Menurut dia, jika ajakan itu merupakan tawaran bagi Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan atau koalisi, maka akan sangat membantu memulihkan situasi pascapilpres. 

Ia berpandangan bahwa sudah saatnya para elite menunjukkan semangat gotong royong dalam membangun bangsa untuk menjadi lebih baik.

“Jika maknanya seperti itu, maka apabila Pak Prabowo dan partai Gerindra masuk sebagai partai pendukung pemerintah, maka hal itu akan mempercepat proses penguatan kohesivitas sosial pascapilpres,” kata Viva kepada awak media, Senin (1/7).

Ia menegaskan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan KPU, maka berakhir pula sentimen politik yang selama ini terjadi antara 01 dan 02. Yang ada, sambung dia, hanya persatuan Indonesia yang dilandasi semangat gotong royong dalam membangun bangsa.”Sudah tidak ada lagi paslon 01 dan 02,” ujarnya.

Lebih lanjut, Viva berpandangan bila nanti andaikan partai Gerinda atau partai lain yang ada di kubu pak Prabowo Subianto bergabung semua masuk dalam pemerintahan, ia melanjutkan hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, proses kontrol dan kritis rakyat terhadap pemerintah tetap akan berjalan melalui lembaga dewan.

“Karena di DPR, seluruh fraksi-fraksi partai politik akan menjalankan tugas konstitusionalnya, controlling atau pengawasan terhadap pemerintah, baik partai politik pendukung pemerintah maupun yang tidak. Bahkan tidak jarang partai pemerintah bersuara keras dan tajam mengkritik pemerintah,” terang dia.

“Di samping kritik dan fungsi pengawasan dari internal dewan, kritik juga dapat berasal dari kekuatan civil society: LSM, mahasiswa, kelompok kritis, ormas, dan lainnya,”pungkas wakil ketua komisi IV DPR RI itu.