MONITOR, Jakarta – Pasca ditetapkannya Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, banyak harapan mengalir kepada kedua tokoh tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun misalnya. Ia meminta agar Jokowi di periode kedua ini menghapuskan sistem Presidensial Threshold (PT).
Refly menilai, PT adalah pangkal persoalan masyarakat terbelah menjadi dua grup besar selama lima tahun terakhir, yaitu cebong (sebutan bagi kelompok pendukung Jokowi) dan kampret (sebutan bagi kelompok pendukung Prabowo).
“Ke depan, karena Jokowi tak lagi nyalon, hapuskan Presidensial Threshold,” kata Refly Harun memberikan masukan, Sabtu (29/6).
Menurutnya, jika sistem PT dihapuskan maka akan membuka peluang lebih luas bagi bakal calon pemimpin masa depan untuk berkompetisi di Pemilihan Presiden mendatang.
“Beri kesempatan bibit-bibit pemimpin tumbuh dan berkembang serta berkompetisi dalam pilpres,” kata Refly.
Ia menilai oligarki politik memborong semua parpol sehingga hanya menyisakan satu calon agar Pilpres tetap berlangsung. “Jangan biarkan oligarki politik mempertahankan PT dan memborong semua parpol sehingga terjadi dua calon lagi,” tukasnya.
MONITOR, Tanjungpinang - Sebanyak 1.728 ekor kuda laut kering dengan berat total 6,5 kilogram ditemukan…
MONITOR, Jakarta - Musik dapat menjadi ruang perjumpaan lintas bangsa dan budaya ketika dunia diwarnai…
MONITOR - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat kemandirian dan…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Kemnaker Peduli Bencana terus memberikan dukungan kepada masyarakat…
MONITOR, Depok — Mahasiswa Universitas Islam Depok (UID), Sutan Akhyar Rajabi, berhasil meraih Juara 1…
MONITOR, Jakarta - Guru Besar Pemikiran Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta sekaligus Pendiri Jaringan…