MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali menilai bahwa munculnya desakan supaya segera dilakukan musyawarah nasional (Munas) pemilihan ketua umum (Ketum) sebagai bentuk aspirasi dari kader partai beringin tersebut.
Akan tetapi, sambung dia, tetap harus mengikuti koridor aturan yang berlaku dalam organisasi partai politik tersebut.
“Ya silahkan disampaikan. Tetapi, kita itu ada aturan dan ada mekanisme, yang sudah diatur secara reguler mengenai pelaksanaan Munas dan keputusan dari Munas yang lalu, bahwa itu akan dilaksanakan pada akhir tahun Desember 2019,” kata Amali kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/6).
Masih dikatakan dia, hingga saat ini belum ada para pemilik suara baik dari DPD tingkat I, tingkat II dan organisasi masyarakat (Ormas) pendiri partai dan didirikan untuk meminta dilakukannya percepatan pelaksanaan Munas tersebut.
“Baik DPD provinsi maupun DPD Kab/kota dan Ormas pendiri dan didirikan kita kenal dengan Hata Karya, menyurakan tentang percepatan munas dan tetap masih menyampaikan sama dengan jadwal yang sudah ditetapkan,” papar dia.
“Jadi, aspirasi ya silahkan disampaikan, tetapi nanti akan kita lihat seperti apa, tapi perlu digaris bawahi bahwa DPD provinsi dan Kab/kota serta Ormas Hasta Karya belum ada yang menyampaikan untuk mempercepat pelaksanaan Munas,” tegas ketua komisi II DPR RI itu.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah sudah ada pembahasan mengenai pelaksanaan Munas di Desember 2019 nanti, khususnya diinti internal Golkar?. Amali mengatakan jika belum ada pembicaraan apapun.
“Belum, karena pemilik hak suara itu kan itu (DPD),” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…
MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…
MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…
MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…
MONITOR, Jakarta - Mantan Aktivis 98, Arif Mirdjaja mengimbau agar pemerintah lebih aktif lagi melibatkan…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bersama…