Saiful Mujani Sebut Penggelembungan Suara Pilpres tak Terbukti

MONITOR, Jakarta – Ketua Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyebutkan ada upaya penggelembungan suara milik kubu 01 dan penggerusan suara milih kubu 02. Hal itu diakui 02 sebagai bentuk kecurangan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Namun, argumen itu dibantah oleh kubu TKN yang justru menyebut selisih suara hasil rekapitulasi KPU RI sebesar 16,9 juta suara, sehingga TKN mengklaim kemenangan Jokowi-Ma’ruf semakin nyata dan mudah dibuktikan.

Mengenai perkara ini, Pengamat Politik SMRC Saiful Mujani mempertanyakan fenomena penggelembungan suara kapan dilaksanakan.

“Kapan penggelembungan suara pilpres itu kapan? setelah rekapitulasi suara selesai di TPS? kalau itu, maka hasil quick count akan beda dengan hasil final KPU. Tapi terbukti tak berbeda signifikan,” ujar Saiful Mujani, Sabtu (15/6).

“Fungsi utama quick count adalah kontrol apakah kecurangan dalam rekap seperti penggelembungan suara terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, setiap warga negara punya hak dapat pembelaan di pengadilan, apalagi persoalan Pilpres dibutuhkan data-data yang akurat dan kuasa hukum yang kredibel.

“Tapi kita butuh pembela yang credible, apa lagi untuk kasus yang high profile seperti sengketa pilpres. Tapi seorang demokrat sejati harus sabar mendengar opini apapun, termasuk opini gila,” tukasnya.