Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah diskusi (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Masinton pasaribu menyayangkan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) yang diterima lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sangat disayangkan lembaga anti korupsi seperti KPK penyajian laporan keuangannya tidak lengkap sehingga memperoleh predikat wajar dengan pengecualian,” ujar Masinton Pasaribu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/6).
Masinton mengatakan, seharusnya KPK sebagai lembaga anti korupsi memberikan contoh pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan berintegritas.
Bahkan ia menyadari, selama ini KPK selalu mengklaim lembaganya menerapkan prinsip “zero tolerance” dan zona integritas dalam tata kelola lembaga anti korupsi tersebut.
“Ini masalah serius dan sangat mendasar. Mustahil memberantas korupsi kalau tubuh KPK masih digelayuti benalu korupsi,” tukasnya.
Anggota DPR RI ini pun mendesak para pimpinan KPK untuk transparan dan menjelaskan ke publik terkait laporan keuangannya.
“Pimpinan KPK harus menjelaskan secara gamblang dan terbuka kepada publik terkait laporan keuangannya yang berpredikat WDP. Sesuai tagline KPK, berani jujur hebat,” pintanya.
MONITOR, Takengon — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat pemulihan usaha masyarakat terdampak…
MONITOR, Jakarta - Komnas Haji dan Umrah meminta keselamatan jemaah menjadi prioritas utama di tengah…
MONITOR, Pidie, Aceh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama TikTok Shop by…
MONITOR, Bantul - Produksi padi pada demplot seluas 5 hektare yang dikembangkan Kelompok Tani Lestari…
MONITOR, Semarang - Gelaran Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang tidak…
MONITOR, Sleman - Indoraya Mitra Persada (IMP 168) menjalin kerja sama MoU dengan peneliti asal…