MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberangkatkan sekira 17 ribu pemudik untuk pulang ke kampung halaman melalui program mudik gratis di kawasan monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2019).
Wilayah yang menjadi tujuan mereka tersebar di 10 wilayah Pulau Jawa, yakni Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Semarang, Surakarta, Wonogiri, Jogjakarta, dan Jombang.
“Ini untuk pertama kalinya Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan program mudik bersama bagi warga Jakarta. Lebih dari 17 ribu warga menggunakan lebih dari 300 bus ke 10 wilayah di Pulau Jawa,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Ditempat yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Gatot Edy yang juga hadir dalam kegiatan itu berharap program mudik bersama bisa menurunkan angka kecelakaan yang terjadi pada saat mudik lebaran.
“Dengan mudik bersama ini mengurangi warga masyarakat DKI Jakarta yang ingin pulang kampung menggunakan roda dua, sehingga angka kecelakaan bisa kita tekan dan mereka bisa bertemu keluarganya di kampung, ini penting buat kita,” kata Gatot.
Tak hanya itu, kata dia, program semacam ini juga bisa menurun tingkat kriminalitas yang terjadi di tempat-tempat umum, seperti di terminal.
“Biasanya kita jumpai di terminal-terminal kasus hipnotis, kasus-kasus pencopetan dan sebagainya. Nah kalau kita berangkat semua dari sini, semua menjadi aman,” pungkasnya.
MONITOR, Bogor - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) Regional Division memohon…
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum reflektif bagi…
MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…