Pilpres 2019 Dinilai Banyak Kejanggalan, Pengamat Sarankan KPU Dievaluasi

MONITOR, Jakarta – Tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk masa periode 2019-202 hampir usai. Diketahui bahwa Tim Prabowo Sandi menggugat hasil penghitungan suara final yang dilakukan KPU pada Jumat (21/5) dini hari.

Melihat hal ini Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies, Muhammad Tri Andika menilai bahwa pemilu 2019 merupakan pemilu yang memiliki tantangan paling berat diantara pemilu sebelumnya.

Dijelaskan bahwa banyak kejanggalan yang terjadi pada pilpres 2019 ini sehingga membuat masyarakat bingung, dan ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

“Banyak hal-hal yang dinilai kurang wajar terjadi, mulai dari adanya dugaan 17,5 juta DPT bermasalah, pengumuman hasil suara final pada dini hari, hingga meninggalnya ratusan petugas KPPS. Saya kira ini berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara”ujarnya, melalui sambungan selulernya kepada MONITOR.

Data KPU menyebutkan ada 382 anggota KPPS yang meninggal dunia, dan 3.538 yang sakit. Ini membuktikan ada mekanisme yang salah dalam manajemen yang diterapkan KPU sehingga harus di evaluasi.

“Sampai saat ini belum diketahui apa penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS. Apakah faktor medis, atau ada faktor lain. Harus ada investigasi yang serius, transparan, dan tuntas. Saya belum melihat adanya usaha kearah sana. Saya kira ada penerapan manajemen yang salah sehingga perlu dilakukan evaluasi. Sebab, kalau sampai penyebab banyaknya anggota KPPS yang meninggal ini tidak diketahui, bisa jadi di pemilu selanjutnya tidak ada yang mau bertugas menjadi KPPS.” tutur Tri Andika.

Andika mengatakan bahwa pemilu kali ini merupakan pemilu serentak pertama sehingga memiliki tantangan yang berat, dan evaluasi perlu dilakukan guna menjadi bahan untuk menyempurnakan sistem pemilu yang baik kedepan.

“Perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam pada KPU, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Hasil evaluasi ini akan menjadi penyempurna sistem KPU kedepannya. Ini menyangkut nyawa manusia, sehingga harus diprioritaskan” ujar Andika

Ketika ditanya tentang gugatan tim Prabowo Sandi ke MK, Andika menilai itu sebuah langkah yang konstitusional untuk mencari jawaban dari banyaknya kejanggalan yang terjadi.

“Saya kira itu langkah yang konstitusional. Patut didukung oleh semua pihak. Agar, dugaan kejanggalan yang terjadi seperti yang saya uraikan, baik tentang dugaan 17,5 juta DPT bermasalah, pengumuman KPU dini hari, tidak singkronnya Situng KPU, bisa ditemukan jawabannya secara terbuka dan tuntas.” tutur Andika.

Selanjutnya Andika mengatakan sebenarnya semua polemik ini tidak perlu terjadi, jika setiap pemilu dilakukan evaluasi sehingga diketahui hal-hal penyempurnaan yang perlu dilakukan pada pemilu selanjutnya.

“Maka saya katakan bahwa evaluasi itu adalah kunci. Jika setiap pemilu dilakukan evaluasi, maka dugaan 17,5 juta DPT bermasalah tidak akan terjadi. Sampai saat ini saya belum melihat KPU menjelaskan secara gamblang tentang isu DPT ini. Saya kira ini penting agar opini publik bisa terjaga”pungkasnya.