HUKUM

Ini Alasan BPN Mantap Tunjuk Bambang Widjayanto Pimpin Gugatan ke MK

MONITOR, Jakarta – Koordinator Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, salah satu alasan ditunjuknya mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum BPN dalam melakukan gugatan hukum adalah dugaan korupsi.

Dahnil mengatakan, Pilpres kali ini sarat dengan dugaan korupsi politik yang paripurna.

“Saya ingin menjelaskan mengapa Pak Prabowo dan Bang Sandi Uno memilih Mas Bambang Widjayanto sebagai ketua Tim kuasa hukum. Singkatnya, karena Pilpres kali ini adalah pilpres yang dipenuhi dengan dugaan korupsi politik yang paripurna,” kata Dahnil Anzar pagi ini, Sabtu (25/5).

Ia menjelaskan, korupsi politik yang paripurna adalah induk dari praktik korupsi pada semua level kepemimpinan politik. Menurutnya, tidak mungkin hadir komitmen pemerintahan yang bersih yang dibangun dengan praktik korupsi politik.

“Dan, Mas Bambang Widjayanto paham betul dengan dalil korupsi politik ini,” terangnya.

Lebih jauh Dahnil mengatakan, dalil kualitatif penting disampaikan, sebagai argumentasi bahwa demokrasi kita bukan demokrasi yang dipenuhi dengan manipulasi angka. Demokrasi yang dikorupsi melalui DPT dan politik uang.

Recent Posts

Pertamina Pastikan Besok 1 April 2026 Tidak ada Kenaikan Harga BBM

MONITOR, Jakarta – Pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU…

4 jam yang lalu

3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Pemerintah Didesak Tunda Pengiriman Pasukan ke Gaza

MONITOR, Jakarta – Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan memicu keprihatinan nasional.…

5 jam yang lalu

Menteri PU Apresiasi Peran Jasa Marga Layani Arus Mudik dan Balik Lebaran 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dody Hanggodo menyampaikan apresiasi terhadap peran PT…

7 jam yang lalu

Indonesia Diminta Bersiap Hadapi Krisis Energi Imbas Perang Israel-AS VS Iran

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri…

11 jam yang lalu

DPR Minta Pemerintah Desak PBB Lakukan Investigasi atas Tewasnya Prajurit TNI di Lebanon

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan dukungan penuh terhadap langkah…

13 jam yang lalu

Komdigi Panggil Paksa Meta dan Google, Berikan Teguran Keras Terkait PP TUNAS

MONITOR, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, memberikan pernyataan tegas terkait implementasi…

15 jam yang lalu