Kementan: sektor pertanian turunkan kemiskinan

MONITOR, Jakarta – Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui sektor pertanian. Sektor ini menjadi penting mengingat pertanian adalah sektor prioritas dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Ketut Kariyasa menjelaskan salah satu upaya dalam mempercepat pengentasan itu antara lain dengan implementasi program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Berbasis Pertanian.

“Program ini merupakan solusi permanen untuk merubah kondisi rumah tangga petani miskin menjadi rumah tangga petani sejahtera dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang dari satu tahun,” ujar Kariyasa, Jumat, 24 Mei 2019.

Kariyasa mengatakan, program Bekerja merupakan program bantuan langsung berupa paket ternak (ayam kampung atau kambing) dan sayur-sayuran atau komoditas komersial yang bisa ditanam di lahan sempit atau pekarangan. Paket bantuan ini diberikan kepada setiap Rumah Tangga Petani Miskin (RTM) untuk dikembangbiakan menjadi sumber pendapatan rumah tangga.

“Kalau ini berhasil, maka dalam waktu 6 bulan setiap RTM akan mendapatkan tambahan pendapatan sekitar Rp 3,6 juta perbulan,” katanya.

Selain Program Bekerja, kata Kariyasa, Kementan juga terus mengenjot produksi pangan strategis untuk meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, termasuk juga membenahi rantai pasok dan distribusinya agar harga pangan tetap stabil sampai di tingkat konsumen.

“Ini penting dilakukan karena menurut data BPS tahun 2018, komponen makanan masih menyumbang sebesar 73,48 persen kepada pembentukan garis kemiskinan. Sementara sisanya 26,52 persen disumbang oleh komponen non makanan,” katanya.

Data yang sama juga menunjukan bahwa komoditas beras masih berpengaruh pada garis kemiskinan di perkotaan sebesar 20,95 persen. Sedangkan pengaruh di garis kemiskinan di perdesaan mencapai 25,79 persen.

“Karena itu, kombinasi program peningkatan produksi pangan dalam negeri dan program Bekerja akan berdampak nyata pada pengurangan jumlah penduduk miskin, khususnya di perdesaan,” katanya.

Sekedar diketahui, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Pada Maret 2018 misalnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia tinggal 25,95 juta jiwa dan bahkan sudah menembus angka satu digit, yaitu 9,82 persen.

Demikian juga menurut data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukan jumlah penduduk miskin pada September 2018 kembali turun menjadi 9,66 persen.

“Capaian ini tidak terlepas dari ketepatan pemerintah dalam memilih program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin,” kata Kariyasa.

Meski turun, angka diatas masih terdapat disparitas yang cukup tinggi, terutama antara jumlah penduduk miskin di kota dengan penduduk miskin di desa. Mengacu pada data Maret tahun 2018, jumlah penduduk miskin di kota mencapai 7,02 persen. Sementara di desa masih 13,20 persen. Demikian juga pada September 2018, jumlah penduduk miskin di perkotaan tinggal 6,89 persen, sementara di perdesaan masih 13,10 persen.

“Tapi ingat, sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pengentasan masyarakat perdesaan dari kemiskinan. Apalagi lebih dari 60 persen penduduk kita tinggal perdesaan dan sebagian besar dari mereka adalah petani dengan pendapatan utamanya hampir 70 persen berasal dari sektor pertanian,” tutupnya.