MONITOR, Jakarta – Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menilai ada perluasan isu yang tak lagi sekedar menolak dan meminta keadilan terhadap hasil Pemilu 2019 dalam aksi massa 21 dan 22 Mei kemarin.
Ketua Umum Sunanto menilai, justru isu melebar menjadi konflik yang dapat merusak persatuan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, ia melihat ada beberapa kelompok yang ikut dalam unjuk rasa di depan KPU dan Bawaslu.
“Pertama, kelompok yang melakukan unjuk rasa secara damai dan tertib, mereka tidak memiliki kepentingan untuk menciptakan huru hara,” ujar Sunanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/5).
Kedua, kelompok yang memiliki kepentingan secara lebih jauh, yaitu memaksakan terjadinya pergantian kekuasaan secara inkonstitusional.
“Kelompok ini juga sangat berkepentingan untuk menciptakan kekacauan dan konflik,” terangnya.
Ketiga, kelompok yang dengan sengaja digerakkan untuk melakukan provokasi kerusuhan dan penjarahan di pusat-pusat ekonomi. Kelompok ini dibekali dengan senjata tajam bahkan senjata api.
Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah meminta kepada para elit politik untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat.
“Kami mendesak para elit politik untuk segera melakukan silaturahmi nasional untuk membangun bangsa dan negara secara berjamaah,” imbuh pria yang akrab disapa Cak Nanto ini.
Ia jug meminta pihak keamanan untuk melakukan pendekatan persuasif dan tidak menggunakan cara kekerasan dalam menangani dan mengamankan peserta aksi yang berakibat bertambahnya korban.
“Meminta pihak yang merasa dirugikan dengan hasil Pemilihan Umum 2019 untuk memperjuangkan dengan cara-cara yang beradab melalui instrument hukum,” tandasnya.
