PERISTIWA

Kebijakan Blokade Medsos Dinilai Rugikan Ekonomi Masyarakat

MONITOR, Jakarta – Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika menilai pembatasan akses media sosial oleh pemerintah membuat masyarakat resah. Itu lantaran masyarakat merasa kesulitan untuk berkomunikasi melalui medsos yang biasa mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari.

Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika, mengatakan blokade medsos kali ini yang pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern.

Pemerintah jelasnya, harus peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.

“Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting,” ujar Haryadin, di Jakarta, Rabu (22/5).

Untuk diketahui, pada umumnya suatu pemerintahan yang melakukan blokade medsos seperti ini oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.

Pria yang juga anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan bahwa pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memeggang peranan penting dibanding sisi politik. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak.

“Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade medsos” ujar Haryadin.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses medsos agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan di Tanah Abang dan Petamburan.

Recent Posts

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

10 jam yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

12 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

12 jam yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

23 jam yang lalu

Legislator Kecam Lagu ‘Lalaki Langit’ karena Dinilai Lecehkan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul 'Lalaki…

1 hari yang lalu

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…

1 hari yang lalu