Parpol Koalisi Bidakara Laporkan Ketua KPU DKI ke DKPP

MONITOR, Jakarta – Delapan partai politik di Jakarta yang tergabung dalam koalisi Bidakara berencana melaporkan Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pasalnya mereka meduga pada saat perhitungan suara telah terjadi penggelembungan, penggeseran dan pengurangan suara.

Tak hanya akan melaporkan, parpol yang tergabung dikoalisi Bidakara ini ternyata sudah menolak menandatangani hasil rekapitulasi KPUD DKI Jakarta.

Delapan parpol Koalisi Bidakara tersebut adalah, Gerindra, Hanura, PPP, Perindo, PKB, Golkar, Nasdem dan Berkarya.

Kuasa hukum Koalisi Bidakara Yupen Hadi membenarkan kalau pihaknya akan melaporkan Ketua KPUD DKI Betty Epsilon Idroos, ke DKPP dan Bawaslu atas munculnya kecurangaan di pemilu 2019 di Jakarta.

“Saya sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum untuk memperkarakan Ketua KPU DKI. Rencananya Senin ( 20/5) saya akan laporkan ke DKPP dan KPU,”kata Yupen di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (19/5/2019).

Disebutkan Yupen, dari delapan parpol koalisi Bidakara, baru empat pimpinan parpol yang sudah menandatangani surat kuasa untuk melakukan langkah hukum dan pelaporan terhadap Betty Epsilon Idroos.

Empat pimpinan parpol tersebut yakni, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Mohamad Ongen Sangaji, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abdul Aziz dan Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Sahrianta Tarigan.

“Empat pimpinan parpol lainnya kemungkinan akan menyusul untuk mendatangani surat kuasa,”terangnya.

Menurut Yupen, pelaporan tersebut merupakan buntut dari carut-marutnya pelaksanaan Pileg di Jakarta. Seperti hilangnya potensi kursi dari masing-masing partai. Apalagi kuat dugaan terjadi penggelembungan dan penggeseran suara dalam penghitungan di tiap tingkatan.

“Gerindra menolak seluruh hasil pleno rekapitulasi Pilpres dan Pileg di semua tingkatan. Kita menduga adanya penggelembungan suara dan kecurangan lainya dalam pelaksanaan Pemilu 2019,” ujar Yupen.

Yupen menyebutkan Gerindra menemukan 4.000 suara hilang di Jakarta Utara. Hal itu juga berpotensi pada wilayah lainnya.

Sementara Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif memprediksi potensi kehilangan suara Gerindra yang cukup besar dari sejumlah persoalan yang ada dalam pelaksanan Pileg 2019.

Syarif mengungkapkan, dari hitungan internal, Gerindra memiliki potensi mendapatkan 30 kursi di DPRD DKI.

“Kalau tahapan dilakukan akuntabel dan transparan, Gerindra berpotensi mendapatkan 30 kursi DPRD DKI,”pungkasnya.