MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto angkat bicara terkait penangkapan beberapa orang oleh aparat kepolisian karena dinilai melanggar hukum dan mengancam ketertiban serta keamanan.
Menurut Wiranto, aparat penegak hukum tidak sembarangan menangkap masyarakat. Jika melanggar hukum atau konstitusi, pasti aparat keamanan akan bertindak.
“Kalau enggak ingin ditangkap ya jangan macam-macam. jangan langgar hukum. Kan begitu,” kata Wiranto di Jakarta, Jumat (17/5/2019).
Wiranto menambahkan pemerintah melakukan berbagai antisipasi menghadapi pengumuman hasil pemilu oleh KPU pada tanggal 22 Mei mendatang karena ada ajakan, hasutan dan provokasi untuk melakukan aksi “people power” atau gerakan kedaulatan rakyat mengepung penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
“Langkah-langkah ada, aparat keamanan sudah siap sepenuhnya, ada imbauan, ada kemudian penangkapan tokoh-tokoh ekstrim yang nyata-nyata melanggar hukum,” tambahnya.
“Supaya tahu bahwa negeri ini ada hukumnya, enggak sebebas-bebasnya. Demokrasi iya tapi bebas sebebas-sebebasnya tidak ada. Ada rambu-rambu hukum yang mengatur kebebasan itu. Tidak mengganggu kebebasan orang lain. Jangan sampai mengancam keamanan negara,” tegasnya.
Wiranto menegaskan bahwa apa yang dilakukan aparat keamanan hanya menjaga keamanan nasional.
“Kalau masyarakat sudah taat hukum ya kami santai-santai aja. Tapi kalau nyata-nyata ada masyarakat yang melanggar hukum, itu kami tindak,” jelas Wiranto.
Terkait dengan pemerintah yang disebut melarang warga untuk datang ke Jakarta. Wiranto dengan tegas membantahnya.
“Yang melarang siapa. Ini imbauan kepada masyarakat. Kalau ke Jakarta juga ngapain. Kalau ke Jakarta ramai-ramai, ribut-ribut duduki KPU, itu kan melanggar hukum nanti. Makanya tetap aja di daerah masing-masing. Jangan terpengaruh ajakan seperti itu,” tandasnya.
Wiranto: Kalau nggak ingin ditangkap ya jangan macam-macam
- Advertisement -
