MONITOR, Jakarta – Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Ghufroni, keberatan dengan komposisi sembilan orang anggota Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada Jumat (17/5) kemarin.
Dari nama-nama yang masuk, kata Ghufroni, terdapat nama yang sebelumnya pernah menjabat Pansel 4 tahun lalu yang kinerjanya buruk dan menghasilkan komisioner yang buruk pula.
Lalu, lanjut dia, ada nama-nama yang terindikasi punya hubungan dekat dengan instansi kepolisian, sehingga bisa diduga penempatan nama-nama orang tersebut adalah upaya maksimal polisi untuk menguasai KPK.
“Maka kemungkinan besar unsur dari kepolisian akan banyak yang daftar sebagai calon pimpinan KPK. Kita lihat saja nanti,” kata Ghufroni dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/5).
Ia menduga, penetapan nama-nama Pansel tersebut memiliki agenda terselubung untuk memasukkan satu kelompok untuk menguasai KPK sehingga bisa dikendalikan sepenuhnya.
‘Kami melihat komposisi Pansel ini disusun sedemikian rupa dengan mengambil orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan,” tuturnya.
“Sebagai masyarakat sipil anti korupsi kami juga mempertanyakan tentang kualitas dan independensi Pansel yang kami nilai tidak akan bisa menghasilkan calon anggota KPK yang lebih baik dari periode sekarang. Alih-alih justru akan melahirkan anggota KPK yang lebih buruk kinerjanya,” tukasnya.
Selain itu, ia menyayangkan proses pembentukan Pansel yang juga dinilai tidak transparan tanpa meminta masukan dari tokoh anti korupsi dan masyarakat sipil dalam mencari nama-nama calon anggota Pansel yang berjumlah sembilan itu.
