Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Usai mengungkapkan hasil analisisnya di ruang publik, dokter ahli saraf Ani Hasibuan menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, Ani dituduh melakukan ujaran kebencian karena menuduh kematian ratusan KPPS bukan karena faktor kelelahan.
Terkait pernyataannya ini, dr. Ani Hasibuan lantas menjadi incaran oleh Divisi Humas Polri. Apalagi, Ani disebut-sebut bukanlah dari pihak yang netral.
Merespon langkah Polri, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah geram dan meminta agar aparat kepolisian tidak semena-mena menuding dr. Ani dengan tuduhan ujaran kebencian. Ia pun mengalamatkan kekesalannya dengan meneruskan pesan untuk Jokowi.
“Halo pak Jokowi, kenapa akademisi dilarang bicara ilmunya? Itu bukan kebencian tau! Ampun deh.!” ujar Fahri Hamzah, Kamis (16/5).
“Kalau dokter gak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek gak boleh bicara bangunan, ulama gak boleh ngomong agama, politisi gak boleh bicara politik, lawyer gak boleh bicara hukum, ekonom gak boleh bicara ekonomi karena semua orang kena delik ujaran kebencian,” terang politikus PKS ini.
Fahri pun menyayangkan, sikap aparat keamanan yang justru tidak mendukung kondusifitas pasca Pemilu. Pasalnya, menurut Fahri, aparat justru ikut-ikutan memanaskan tensi politik saat ini.
“Kenapa aparat ikut memanaskan suasana ya? Kenapa gak mendukung pencarian fakta untuk menjawab kegelisahan publik ya?” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Doa lintas agama dalam pembukaan konser Andrea Bocelli di JIExpo, Jakarta, dinilai…
MONITOR, Halmahera Tengah — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan PT Indonesia Weda…
MONITOR, Jakarta – Konsep Khairu Ummah (umat terbaik) tidak cukup dimaknai sebagai wacana normatif atau…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama PT Bursa Efek Indonesia…
MONITOR, Jakarta— Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Seminar Kertas Tema dalam rangka…
MONITOR, Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah Senior Officials Meeting (SOM) ke-50 Menteri Agama Brunei…