Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Usai mengungkapkan hasil analisisnya di ruang publik, dokter ahli saraf Ani Hasibuan menjadi sorotan banyak kalangan. Pasalnya, Ani dituduh melakukan ujaran kebencian karena menuduh kematian ratusan KPPS bukan karena faktor kelelahan.
Terkait pernyataannya ini, dr. Ani Hasibuan lantas menjadi incaran oleh Divisi Humas Polri. Apalagi, Ani disebut-sebut bukanlah dari pihak yang netral.
Merespon langkah Polri, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah geram dan meminta agar aparat kepolisian tidak semena-mena menuding dr. Ani dengan tuduhan ujaran kebencian. Ia pun mengalamatkan kekesalannya dengan meneruskan pesan untuk Jokowi.
“Halo pak Jokowi, kenapa akademisi dilarang bicara ilmunya? Itu bukan kebencian tau! Ampun deh.!” ujar Fahri Hamzah, Kamis (16/5).
“Kalau dokter gak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek gak boleh bicara bangunan, ulama gak boleh ngomong agama, politisi gak boleh bicara politik, lawyer gak boleh bicara hukum, ekonom gak boleh bicara ekonomi karena semua orang kena delik ujaran kebencian,” terang politikus PKS ini.
Fahri pun menyayangkan, sikap aparat keamanan yang justru tidak mendukung kondusifitas pasca Pemilu. Pasalnya, menurut Fahri, aparat justru ikut-ikutan memanaskan tensi politik saat ini.
“Kenapa aparat ikut memanaskan suasana ya? Kenapa gak mendukung pencarian fakta untuk menjawab kegelisahan publik ya?” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, memberikan penguatan awal tahun 2026…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di awal tahun 2026 meraih sertifikat ISO…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah, mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri yang…
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras per…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa penyelenggaraan…