MONITOR, Jakarta – Eks Wasekjen DPP Demokrat Andi Arief menilai ada perlakuab yang berbeda antara kontestasi Pilpres dan Pileg yang digelar bersamaan pada tanggal 17 April 2019 kemarin.
Menurutnya, didalam penyelenggaraan Pilpres, ada pihak-pihak yang menduga adanya kecurangan, di sisi lain Pileg dinyatakan Jurdil.
Untuk mengurai akar polemik ini, Andi meminta agar para pakar duduk bersama menyelesakan hal ini.
“Para ahli wajib berkumpul menjelaskan fenomena ini,” tutur Andi Arief dalam laman Twitternya, Selasa (14/5).
“Saya belum dengar ada komentar dari partai yang lolos PT 4 persen berdasarkan Quick Count yang menolak legislator terpilihnya dilantik karena tidak percaya Bawaslu dan KPU. Pileg memang beda dengan Pilpres,” tambahnya.
Di sisi lain, Politikus yang sangat aktif berinteraksi di jejaring media sosial ini mengatakan, Negara harus merespon perbedaan pandangan terhadap kehidupan pileg dan kecurangan pilpres.
“Negara tetap harus adil memperlakukan siapapun yg merasa dicurangi. Protes mereka harus dikawal, bukan digebuk,” tegasnya mengkritik.
Ia pun sangat berharap, Negara memberikan kesempatan bagi kubu BPN yang selama ini menduga adanya kecurangan untuk memberikan penjelasan dan pembuktian ihwal tersebut.
“Solusi damai masih ada. Beri kesempatan BPN gunakan haknya menjelaskan dan membuktikan kecurangan. Negara mengawalnya dengan baik ke tempat yang semestinya,” tuturnya.
“Rakyat menunggu hasilnya, pasukan Brimob dan TNI jangan membuat ketegangan,” tandasnya lagi.
