PARLEMEN

Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan dapat Menjamin Kepastian Dunia Usaha

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jelang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei 2019 nanti, dipastikan tidak akan ada gejolak gangguan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang berarti.

Ia mengatakan, selain rakyat yang sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

“Investor juga menyambut positif, dan hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini pun berharap usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Tentunya, sambung dia, dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil,” ujar politikus Golkar itu.

“Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet.

Ia pun mengingatkan salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah kedepan adalah upaya menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali.

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja,”sebut dia.

“Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet,” pungkasnya

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

4 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

4 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

4 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

17 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

20 jam yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

21 jam yang lalu