Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan dapat Menjamin Kepastian Dunia Usaha

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat diwawancaraa awak media (IG Bamsoet)

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jelang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei 2019 nanti, dipastikan tidak akan ada gejolak gangguan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang berarti.

Ia mengatakan, selain rakyat yang sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

“Investor juga menyambut positif, dan hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini pun berharap usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Tentunya, sambung dia, dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil,” ujar politikus Golkar itu.

“Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet.

Ia pun mengingatkan salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah kedepan adalah upaya menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali.

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja,”sebut dia.

“Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet,” pungkasnya