PARLEMEN

Mulyanto: Pemerintah Jangan Terburu-Buru Ekspor Listrik EBET ke Singapura

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan soal ekspor listrik ke Singapura. Mulyanto menyebut Pemerintah sebaiknya fokus meningkatkan capaian bauran EBET di dalam negeri lebih dulu sebelum mengekspor ke negara lain. Apalagi hingga saat ini bauran EBET masih minim, sekitar 35-40 persen dari total bauran yang diharapkan. Bahkan target tersebut akan dikurangi.

“Prioritaskan keperluan domestik lebih dulu. Ini kan lucu, belum apa-apa sudah akan ekspor. Kenapa ngebet ekspor? Ini kan terkesan menjadi sekedar berorientasi bisnis dan tidak tepat bagi ketahanan energi nasional. Kecuali kita sudah surplus listrik EBET,” kata Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan bahwa dalam draft RUU EBET yang tengah dibahas di DPR, prioritas EBET itu untuk keperluan domestik, bukan untuk ekspor.

DPR ingin Pemerintah fokus pada proses produksi, distribusi dan transisi listrik batu bara ke listrik EBET secara baik dan terarah. Dalam pembahasan RUU EBET sama sekali tidak dibahas mengenai ekspor.

“Pemerintah jangan loncat ke masalah yang belum pernah dibicarakan dengan DPR. Karena urusan ekspor energi jangan hanya diliat dari kaca mata bisnis saja, tapi yang utama harus ditelaah dari sudut pandang ketahanan energi nasional,” kata Mulyanto yang merupakan anggota Panja RUU EBET.

Sebelumnya diberitakan Pemerintah akan mengekspor listrik EBET ke Singapura. Keputusan tersebut disampaikan usai Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura pekan lalu.

Recent Posts

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

9 menit yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

15 menit yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

23 menit yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

27 menit yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

13 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

13 jam yang lalu