PARLEMEN

Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan dapat Menjamin Kepastian Dunia Usaha

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jelang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei 2019 nanti, dipastikan tidak akan ada gejolak gangguan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang berarti.

Ia mengatakan, selain rakyat yang sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

“Investor juga menyambut positif, dan hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini pun berharap usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Tentunya, sambung dia, dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil,” ujar politikus Golkar itu.

“Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet.

Ia pun mengingatkan salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah kedepan adalah upaya menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali.

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja,”sebut dia.

“Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet,” pungkasnya

Recent Posts

Menteri Agama Imbau Jemaah Haji Doakan Palestina

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan agar para jemaah haji Indonesia tidak bersikap…

5 jam yang lalu

Kementan Perkuat Serapan dan Stabilisasi Harga Telur di Tingkat Peternak

MONITOR, Blitar - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan…

7 jam yang lalu

Puan Usul Forum Parlemen Bela Palestina Diperluas Hingga Eropa dan Amerika Latin

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri forum diskusi kelompok parlemen negara-negara yang…

10 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 165 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jabotabek pada Libur Panjang Wafat Yesus Kristus dan Kebangkitan Yesus Kristus

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 165.466 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek…

11 jam yang lalu

Hadiri Forum Parlemen Bela Palestina di Turki, Puan Audiensi Dengan Erdogan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung…

12 jam yang lalu

DPR Kecam Pelecehan di KRL, Transportasi Umum Harus Jadi Ruang Aman Bagi Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri mengecam keras pelecehan seksual…

13 jam yang lalu