PARLEMEN

Pemerintahan Kedua Jokowi Diharapkan dapat Menjamin Kepastian Dunia Usaha

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan jelang penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional pada 22 Mei 2019 nanti, dipastikan tidak akan ada gejolak gangguan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang berarti.

Ia mengatakan, selain rakyat yang sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5).

“Investor juga menyambut positif, dan hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini pun berharap usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Tentunya, sambung dia, dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil,” ujar politikus Golkar itu.

“Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet.

Ia pun mengingatkan salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah kedepan adalah upaya menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali.

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja,”sebut dia.

“Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet,” pungkasnya

Recent Posts

Natal 2025, Menag Ajak Umat Kristiani Rawat Kasih dan Iman dari Keluarga

MONITOR, Jakarta - Natal 2025 hadir bukan sekadar sebagai perayaan iman, tetapi sebagai ruang pemulihan.…

43 menit yang lalu

Pranata Humas Kemenag Harus Jadi Solusi di Tengah Masyarakat Digital

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menegaskan…

58 menit yang lalu

Komisi VII DPR Desak Penyusunan Aturan Penghapusan KUR

MONITOR, Jakarta - Komisi VII DPR RI menyoroti pernyataan Presiden terkait kebijakan penghapusan Kredit Usaha…

2 jam yang lalu

Jelang Nataru, KAI Wisata Sapa Pelanggan dan Berbagi Merchandise di Stasiun Gambir

MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memeriahkan momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru),…

3 jam yang lalu

KKP dan Polri Lakukan Pengawasan Cemaran Radioaktif Jelang Nataru

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan hasil perikanan yang beredar di masyarakat…

3 jam yang lalu

Menag Ajak Rakyat Gunakan Bahasa Agama Selamatkan Lingkungan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan perhatian serius terhadap bencana yang melanda sejumlah…

4 jam yang lalu