Komisi VII DPR Desak Penyusunan Aturan Penghapusan KUR

MONITOR, Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti pernyataan Presiden terkait kebijakan penghapusan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan, khususnya bagi pelaku UMKM terdampak bencana di Padang Pariaman.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa setiap pernyataan Presiden akan menjadi perhatian publik. 

“Pernyataan-pernyataan Presiden itu selalu diperhatikan oleh masyarakat luas. Masyarakat pasti menantikan kapan dilaksanakan dan kapan dieksekusi,” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang Pariaman, Sumatra Barat, Senin (22/12/2025).

Menurut Saleh, kepastian teknis menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada wacana. 

“Kalau Presiden sudah berbicara, saya yakin sudah menggagas dan mendesain aturan-aturan itu. Karena itu kita harapkan dalam minggu-minggu ini sudah bisa dikerjakan,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat ditunggu masyarakat. “Karena orang Padang Pariaman kebanyakan dagang dan banyak memanfaatkan KUR, tentu stimulus seperti ini sangat diterima oleh masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Kunres Komisi VII DPR RI, ketidakpastian kebijakan pembiayaan berpotensi menghambat pemulihan ekonomi daerah bencana yang mayoritas bergantung pada sektor UMKM dan perdagangan rakyat.