Tensi Politik Masih Panas, Insan Hafidz Alumni PTIQ ajak Masyarakat Jaga Persatuan

MONITOR, Jakarta – Tensi politik pasca pemilu 2019 belum mereda di kalangan masyarakat, meski sudah sepekan memasuki bulan suci ramadhan, namun konstelasi politik khususnya menjelang pengumuman hasil pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang masih memanas.

Menyikapi hal tersebut, Insan Hafidz Alqur’an Alumni Kampus PTIQ Jakarta mengajak semua lapisan masyarakat selalu menjaga perdamaian dan persaudaraan dan menjauhi segala bentuk provokasi memecah belah umat termasuk upaya adu domba berbagai pihak tidak bertanggungjawab melalui media sosial dan lain-lain.

“Indonesia adalah negara muslim terbesar didunia dengan semangat toleran menjaga persatuan dan persaudaraan, terlebih di bulan suci ramadhan ini sudah sepatutnya kita sama-sama menjaga kondusifitas dan kedamaian dari beragam provokasi kepentingan politik segelintir orang,” kata Koordinator Insan Hafidz Alqur’an, Ihsan Wildan, SQ dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/5/2019).

Wildan mengaku pihaknya merasa prihatin dengan masih banyaknya provokasi umat dan maraknya berita bohong pasca pilpres 2019 yang menjurus pada upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Miris kita melihat apalagi di media sosial masih saja hoaks dan provokasi disebarkan bahkan mengajak ke arah makar hanya karena tidak puas dengan hasil pilpres yang sudah berjalan aman dan damai,” tambahnya.

Insan Hafidz lanjut Wildan terus melakukan kampanye terbuka mengajak warga menjaga perdamaian dan ketertiban demi persatuan dan kesatuan seperti dengan memasang spanduk ajakan di beberapa lokasi titik-titik strategis di Jakarta.

“Sekali lagi mari kita hormati bulan suci ini dan menjadikannya momentum mempererat tali persaudaraan antar sesama menjaga ukhuwah islamiyah dan wathoniah demi keutuhan NKRI,” tegasnya.

Terkait dengan situasi politik yang ada khususnya terkait hasil pilpres menurut Wildan sudah selayaknya hal tersebut disikapi dengan bijak. Tidak dengan penuh prasangka buruk.

“Soal hasil pilpres kita serahkan kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan tugasnya, jika pun ada satu dan lain hal yang dirasa patut diperjuangkan semua sudah diatur mekanismenya melalui jalur konstitusional,” pungkas Wildan.