MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, ada 5 Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tahap I Tahun 2019 yang telah dilelang. Kelima WK tersebut dilelang dengan mekanisme Lelang Reguler yang dilaksanakan mulai 25 Februari 2019 sampai dengan 25 April 2019.
Arcandra menjelaskan, empat WK Migas diantaranya sangat diminati oleh berbagai perusahaan. Hal ini menunjukkan masih diminatinya investasi sektor hulu migas Indonesia, terutama dengan diterapkannya skema bagi hasi gross split.
“Dari lima blok yang kita tawarkan (WK Anambas, WK West Ganal, dan WK West Kaimana, WK Selat Panjang dan WK West Kampar), empat diminati oleh beberapa perusahaan, namun demikian ada satu blok yaitu West Kampar yang membutuhkan waktu lebih untuk mengevaluasi karena ini waktunya singkat yakni dua bulan, karena membutuhkan waktu lebih kita akan tender ulang,” ujar Arcandra, Selasa (7/5).
Ia melanjutkan, Pemerintah akan segera kembali melelang dua WK Migas, yaitu West Ganal serta West Kaimana dan seperti pemenang-pemenang lelang lainnya. Dengan begitu, Pemerintah berharap akan mendapatkan penawaran lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Pemerintah.
“Selain akan melelang dua blok, WK West Ganal dan WK West Kaimana, Pemerintah juga akan melelang beberapa blok WK Migas lainnya. Semoga dalam lelang tahap II nanti yang dua tadi sudah bisa ditentukan pemenangnya, jadi mohon bersabar, besok akan kita lelang,” lanjut Arcandra.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…