Terima Advokat Senopati 08, Fahri Hamzah : Pemerintah Harus Terbuka Soal Kematian Ratusan KPPS

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima audiensi sejumlah dokter dan tim medis yang tergabung dalam advokat Senopati 08, di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/5).

Dalam pertemuan itu, Fahri menerima pengaduan tentang pelaksanaan Pemilu 2019 terkait tragedi yang menimpa ratusan para anggota KPPS.

“Tujuan delegasi itu mau melaporkan beberapa temuannya, terkait dengan peristiwa yang menimpa para petugas KPPS dimana hingga hari ini 540 orang meninggal dunia dan ribuan orang masuk rumah sakit,” kata Fahri kepada awak media, Senin (6/5).

“Dan saya tadi tertarik karena dokter-dokter dari berbagai keahlian yang tadi hadir mengungkap soal penyebab kematian yang dialami para pertugas KPPS itu, dan saya kira sebaiknya pemerintah terbuka dengan apa yang terjadi,” terangnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menegaskan, banyaknya korban tersebut harus dibuka dan dilakukan investigasi terhadap korban satu persatu.

Apalagi, sambung Fahri, tadi beberapa investigasi yang mereka (Advokasi Senopati 08,red) lakukan itu cukup mengagetkan, karena modus dari meninggalnya itu juga sebagiannya ada kemungkinan diracun.

“Bukannya lantas KPU membuat generalisasi, lalu ada uang tutup mulut. Itu nggak boleh begitu ya. Jangan dibiarkan ini jadi apa namanya spekulasi. Sebaiknya terbuka, jangan ditutup-tutupi lah masa ada nyawa begitu banyak hilang terus kita diam saja, kita ini jangan di bego begoin kayak begitu dong,”ujarnya.

“Pasti ada sesuatu, yang karena itu perlu dicek secara medis tinggal kita bisa melihat gambar besar seperti apa yang kita terima,” kata Fahri sambil menambahkan kalau dirinya kurang setuju adanya otopsi sampai penggalian kubur visum dan sebagainya itu.

Karena itu, Fahri menyarankan kepada delegasi Advokasi Senopati 08 agar paling tidak melakukan investigasi di keluarga korban dengan cara mewawancarainya soal bagaimana orang ini bisa meninggal. Sehingga dari situ bisa menjadi bahan bagi DPR khususnya untuk menemukan ini ada modus apa pada kematian tersebut.

“Nanti saya mengusulkan, karena mulai hari Rabu nanti masa sidang pertama dimulai, komisi 2 sebaiknya membentuk tim investigasi, khususnya kepada yang meninggal dalam Pemilu lalu, bukan soal kecurangan dan lain-lainnya,” pungkas inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.