MONITOR, Jakarta – Dalam menyikapi kecurangan hasil pemilu 2019, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dikabarkan akan menggelar Ijtima Ulama III.
Kabar bakal digelarnya Ijtima Ulama III ini pun langsung ditanggapi berbeda oleh dua kubu yang ikut bertanding dalam kontestasi pilpres 2019 yakni kubu Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dan kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean mengatakan, BPN tidak mempermasalahkan jika Ijtima Ulama III diadakan.
“Alumni PA 212 itu adalah organisasi yang mandiri independen, tidak memerlukan persetujuan dari BPN ya,” ujar Ferdinand.
Namun politisi Partai Demokrat ini menyebutkan jika Ijtima Ulama benar digelar, maka BPN akan memberikan perhatian khusus atas hasil terselenggaranya kegiatan tersebut.
“BPN tentu dari sejak awal memperhatikan Ijtima Ulama, maka tentu hasil dari Ijtima Ulama akan kami perhatikan, karena sejak awal pencapresan, kita juga berdasarkan Ijtima Ulama,” kata dia.
Menyinggung apakah BPN setuju dengan adanya ijtima ulama III ini?
“BPN tidak perlu memberikan persetujuan karena PA 212 itu mandiri dan bisa melakukan Ijtima kapan saja,” jawab Ferdinand.
Terpisah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir justru menyayangkan rencana Alumni Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar Ijtima Ulama III dalam rangka menyikapi kecurangan Pemilu 2019.
Inas Nasrullah menilai, seharusnya Alumni PA 212 tidak melakukan gerakan yang bermuatan politik praktis. Bahkan menurutnya, hal tersebut hanya akan “membohongi umat”.
“Mereka pernah bilang 212 tak berpolitik. Kalau buat TKN sih tidak ada masalah, cuma akhirnya bahwa 212 ini sudah membohongi umat gitu, mendustai umat bahwa peregerakan mereka saat ini pergerakan terhadap kemajuan Islam, tapi tujuan mereka sekarang sudah ke arah politik praktis,” ujar Inas Nasrullah Zubir
Politikus Partai Hanura ini berharap Alumni PA 212 tidak membuat makar dengan menggelar Ijtima Ulama III. Dia menyarankan pihak yang ingin protes menyampaikannya ke hadapan Mahkamah Konstitusi (MK)
Tak hanya itu Inas pun mengarakan kalau mereka ingin mengganggu pemilu maka mereka itu akan berbuat makar.
“Jadi saya harapkan Ijtima Ulama ketiga itu tidak untuk melakukan perbuatan makar, yaitu menganggu proses tahapan pemilu karena proses tahapan pemilu sudah diatur oleh Undang-Undang,” pungkasnya.
Sementara itu dilain pihak kabar akan digelarnya ijtima ulama III belum ada pernyataan resmi dari pihak Alumni PA 212 maupun GNPF terkait kebenaran diadakannya Ijtima Ulama ketiga tersebut.
