PARLEMEN

Nasdem Setuju Pemilu Serentak Dievaluasi Keseluruhan

MONITOR, Jakarta – Banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama pelaksanaan Pemilu 2019 membuat semua pihak berharap mengevaluasi pemilu serentak tersebut.

Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate salah satunya. Dirinya mengaku sangat setuju apabila ada evaluasi keseluruhan pelaksanaan Pemilu Serentak.

“Kalau mengevaluasi pemilihan umum secara keseluruhan, ya kita setuju, ada banyak hal baik. Tapi ada juga banyak hal yang kurang dan harus diperbaiki,” kata Jhonny kepada awak media, di Jakarta, Kamis (25/4).

Ia pun tidak dapat memastikan evaluasi yang akan dilakukan nanti lebih pada tatanan perundang-undangan Pemilu atau konstitusi.

“Karena ingat loh pemilu serentak itu mandat keputusan MK, tidak bisa diubah melalui UU, hanya melalui amandemen UUD 1945,” ujarnya.

Sementara itu, sambung Jhony, bila bicara para tatanan perundang-undangan yang akan menjadi bahan evaluasi kedepannya, maka hanya itu yang paling mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi, bila setiap pemilu merubah rezim pemilunya, lalu kapan pemilu di Indonesia akan berjalan secara baik.

“Kapan UU kita itu teruji dengan baik, nggak akan bisa kalau setiap pemilu kita ganti UU-nya,”sebut dia.

Oleh karena itu, ia berpandangan jika perubahan dalam semangat evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu akan lebih efektif dilakukan pada tatanan aturan pelaksanaannya saja.

“Kita ubah aturan pelaksananya, ya supaya Pemilu ya atau hal-hal terkait pelaksanaan UU itu , diperbaiki, seperti contoh tadi, kalau misalnya banyak KPPS karena kelelahan lalu sakit dan ada korban jiwa, mengapa? karena terlalu capek kerjanya, terlalu lama kerjanya?,” papar Jhony.

“Maka (solusinya) perbanyak TPS-nya, bukan 800 ribu lagi. Tapi jadi 1,6 juta kalau perlu, supaya waktu kerjanya dan rakayat nyoblosnya menjadi lebih singkat, bahkan dipangkas setengah,” pungkasnya.

Recent Posts

Dari Akuakultur hingga Bioteknologi, Prof Rokhmin tegaskan Laut Bisa jadi Mesin Indonesia Emas 2045

MONITOR, Surabaya - Indonesia tidak kekurangan sumber daya untuk menjadi negara maju. Persoalannya justru terletak…

3 jam yang lalu

IPW Desak Polri Usut Aktor Intelektual Provokator di Balik Kerusuhan Demo DPR

MONITOR, Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mendesak aparat kepolisian untuk…

7 jam yang lalu

Kemenag Buka Pengajuan Bantuan Pendidikan Pesantren, Batas Akhir 4 September 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pesantren Kemenag telah membuka pengajuan bantuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan…

9 jam yang lalu

Alih Generasi dan Tantangan Sensus Pertanian, HKTI Lumajang Dorong Transformasi Smart Farming

MONITOR, Lumajang - Penurunan jumlah usaha pertanian di Kabupaten Lumajang dalam beberapa tahun terakhir menjadi…

11 jam yang lalu

Dokter Lulusan UIN Wajib Jadikan Profesi sebagai Jalan Pengabdian

MONITOR, Ciputat — Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., menegaskan bahwa profesi…

12 jam yang lalu

Kemnaker Mulai Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, Diikuti 12.128 Peserta

MONITOR, Banten – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memulai Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun…

1 hari yang lalu