MONITOR, Jakarta – Banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama pelaksanaan Pemilu 2019 membuat semua pihak berharap mengevaluasi pemilu serentak tersebut.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate salah satunya. Dirinya mengaku sangat setuju apabila ada evaluasi keseluruhan pelaksanaan Pemilu Serentak.
“Kalau mengevaluasi pemilihan umum secara keseluruhan, ya kita setuju, ada banyak hal baik. Tapi ada juga banyak hal yang kurang dan harus diperbaiki,” kata Jhonny kepada awak media, di Jakarta, Kamis (25/4).
Ia pun tidak dapat memastikan evaluasi yang akan dilakukan nanti lebih pada tatanan perundang-undangan Pemilu atau konstitusi.
“Karena ingat loh pemilu serentak itu mandat keputusan MK, tidak bisa diubah melalui UU, hanya melalui amandemen UUD 1945,” ujarnya.
Sementara itu, sambung Jhony, bila bicara para tatanan perundang-undangan yang akan menjadi bahan evaluasi kedepannya, maka hanya itu yang paling mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi, bila setiap pemilu merubah rezim pemilunya, lalu kapan pemilu di Indonesia akan berjalan secara baik.
“Kapan UU kita itu teruji dengan baik, nggak akan bisa kalau setiap pemilu kita ganti UU-nya,”sebut dia.
Oleh karena itu, ia berpandangan jika perubahan dalam semangat evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu akan lebih efektif dilakukan pada tatanan aturan pelaksanaannya saja.
“Kita ubah aturan pelaksananya, ya supaya Pemilu ya atau hal-hal terkait pelaksanaan UU itu , diperbaiki, seperti contoh tadi, kalau misalnya banyak KPPS karena kelelahan lalu sakit dan ada korban jiwa, mengapa? karena terlalu capek kerjanya, terlalu lama kerjanya?,” papar Jhony.
“Maka (solusinya) perbanyak TPS-nya, bukan 800 ribu lagi. Tapi jadi 1,6 juta kalau perlu, supaya waktu kerjanya dan rakayat nyoblosnya menjadi lebih singkat, bahkan dipangkas setengah,” pungkasnya.
