Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago
MONITOR, Jakarta – Usulan agar perhelatan pemilu serentak dievaluasi semakin menguat. Bahkan Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Amin merespon positif usulan ini.
“Kami sih setuju saja kalau memang pelaksanaan pemilu serentak ini harus di evaluasi selama itu demi kebaikan bangsa dan negara,” ungkap Juru Bicara TKN Irma Suryani Chaniago.
Irma pun tak menampik pelaksanaan pemilu serentak tahun ini menyisakan masalah, diantaranya banyaknya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia saat menjalankan ataupun usai bertugas.
“Banyaknya korban jiwa yang dialami para petugas KPPS, saya kira memang harus menjadi perhatian serius agar pemilu serentak ini dievaluasi lagi,” jelasnya.
Terkait usulan evaluasi pemilu serentak dikatakan Irma, kalau boleh usul pihaknya pelaksanaan Pilpres digelar lebih dahulu baru kemudian Pileg di gelar.
“Saya kira kalau ada perbedaan waktu atau hari antara Pilpres dan Pileg mungkin para petugas KPPS tidak akan terlalu capek dan kelelahan saat menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Irma diipisahnya waktu antara pilpres dengan pileg agar pemilih bisa lebih berkonsentrasi dalam menentukan pilihan.
“Konsentrasi pemilih juga tidak terpecah kemana-kemana,” pungkas.
Seperti diketahui akibat kelelahan saat menjalankan tugas banyak petugas KPPS yang jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Dari informasi yang diperoleh tercatat korban meninggal petugas KPPS jumlahnya terus bertambah mencapai 144 orang. Sementara yang mengalami sakit berjumlah 883 orang.
Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…
MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…
MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…