Ketua SETARA Institute Nilai Deklarasi Kemenangan Prabowo Bermasalah

MONITOR, Jakarta – Hitung cepat Pemilu 2019 yang dilakukan lembaga survey terpercaya menyimpulkan bahwa pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Di sisi lain, Capres Prabowo semakin kencang melakukan klaim kemenangan dalam Pilpres, bahkan sudah tiga kali melakukan deklarasi kemenangan.

Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan, tiga kali deklarasi kemenangan Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Prabowo nyata-nyata bermasalah, pada aspek substantif maupun prosedural. Ia menegaskan, deklarasi tersebut secara faktual diikuti klaim-klaim kemenangan para pendukungnya, terutama di dunia maya dan forum-forum pengajian, dan propaganda-propaganda yang mendelegitimasi penyelenggara Pemilu, mendestruksi secara sosial integritas Pemilu dan tata kelola demokrasi Indonesia beserta perangkat institusi dan mekanisme di dalamnya.

“Merespons situasi tersebut, seluruh elite politik dan kontestan hajatan elektoral mestinya menolak setiap upaya untuk menarik mundur peradaban demokratis kita dan sebaliknya memobilisasi seluruh sumber daya politik untuk menjadikan Pemilu 2019, Pemilu kelima setelah reformasi 1998, sebagai kanal untuk mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia,” kata Hendardi, dalam keterangan pers yang diterima MONITOR, Senin (22/4).

Hendardi menjelaskan, dinamika politik di kubu Prabowo, terlihat nyata bahwa kekuatan-kekuatan politik yang semakin ngotot mengklaim kemenangan dengan mengabaikan mekanisme dan tahapan-tahapan elektoral formal yang sedang berlangsung justru bukanlah kekuatan infrastruktur politik resmi seperti partai politik dan politisi-politisi kontestan Pemilu. Ia melanjutkan, dorongan tersebut muncul dari elit-elit ormas vigilante seperti FPI, tokoh-tokoh eks dan simpatisan HTI, dan tokoh-tokoh Islam konservatif.

“Sangat tampak bahwa mereka melakukan konsolidasi kekuatan dan jaringan semipolitik mereka dengan memanfaatkan figur Prabowo dan jaringan politik formal di sekitarnya, dengan memproduksi narasi, propaganda, bahkan hoaks-hoaks yang mendistorsi kebenaran dan membangun kecurigaan, kebingungan, misinformasi dan disinformasi di tingkat warga masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Hendardi menekankan agar seluruh partai politik pendukung para kontestan Pilpres dan kontestan Pemilu hendaknya menjadikan Pemilu semata-mata untuk semakin mengkonsolidasikan demokrasi kita dalam kerangka ideologi Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945.

“Seluruh penyelenggara Pemilu–KPU, Bawaslu, DKPP dan Gakkumdu—hendaknya melakukan tugas dan fungsi konstitusionalnya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas Pemilu. Seluruh aparatur keamanan negara hendaknya bekerja keras dan bertindak tegas untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam koridor hukum dan perlindungan hak asasi manusia,” tegasnya.