Surat SBY Beredar, Demokrat Tegaskan Tetap Berada di Koalisi Prabowo-Sandi

MONITOR, Jakarta – Terbitnya surat intruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar para kadernya menarik diri dari kegiatan inskonstitusional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menuai sorotan banyak kalangan.

Partai besutan SBY itu dianggap menarik diri dan tidak total dalam pendukung paslon 02.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan bahwa sesungguhnya perintah SBY adalah agar kader Demokrat menarik diri dan tidak ikut bila ada gerakan inkonstitusional.

“SBY ingin menyelesaikan kewajiban politik partai Demokrat di BPN Prabowo Sandi dijalur hukum yang berlaku,” kata Ferdinand Hutahaean, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/4).

Selain kegiatan resmi BPN dan Prabowo Sandi, Ferdinand mengatakan kader Demokrat tidak terlibat. Untuk menjawab kesimpangsiuran, ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini Partai Demokrat tetap berada pada barisan koalisi Adil Makmur dan akan mengawal Prabowo-Sandi.

“Kami jelaskan bahwa Partai Demokrat tetap berada di Koalisi Adil Makmur dan akan mendukung Prabowo Sandi serta menyelesaikan Pemilu ini sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.