POLITIK

KIPP Indonesia minta Pemungutan Suara di Malaysia Ditunda

MONITOR, Kualalumpur – Buntut temuan adanya surat suara yang sudah dicoblos di Selangor, Malaysia pada Kamis (11/4/2019), KIPP Indonesia meminta agar pemungutan suara yang rencananya bakal digelar pada Minggu (14/4/2019) untuk ditunda.

Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia, Kaka Suminta mengatakan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung di Malaysia, sampai dini hari Sabtu, 13 April 2019, KPU dan Bawaslu belum mendapatkan akses untuk memastikan soal surat suara yang diduga dicoblos secara ilegal, karena dalam kekuasaan polisi Diraja Malaysia sehingga sampai saat ini tak ada kejelasan tentang peristiwa dimaksud.

“Proses pemungutan suara dengan Kotak Suara Keliling (KSK) ditemukan banyak kejanggalan seperti kotak suara tak disegel saat melakukan pemungutan suara,” ujar Kaka melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/4/2019).

“Dalam beberapa tim KSK tak disertai oleh Panwas,” tambahnya.

Kaka menambahkan, pengakuan petugas KSK memberikan hak pilih pada siapapun yang di lokasi tugasnya tanpa memperhatikan DPT.

“Dalam penyerahan kotak suara KSK dilakukan dengan memeriksa dan membuka kotak suara,” tambahnya.

“Atas dasar temuan tersebut di atas, maka KIPP Indonesia meminta untuk menghentikan proses pemungutan suara di Malaysia, sampai mendapatkan kepastian untuk proses pemungutan suara yang sesuai dengan UU dan PKPU yang berlaku,” tegasnya.

Recent Posts

TNI Kolaborasi Tangkap Dua Kapal Pembawa Pasir Timah Ilegal

MONITOR, Jakarta - TNI kembali menunjukkan kemampuan operasi bersama yang solid, profesional, dan terintegrasi melalui…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Gelar Temu Pelanggan di Kota Medan Wujudkan Komitmen Melayani Sepenuh Hati bagi Pengguna Jalan Tol

MONITOR, Medan - Dalam rangka mewujudkan pelayanan sepenuh hati bagi pengguna Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa…

10 jam yang lalu

Gandeng PTKIN, Kemenag Terus Matangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Tulungagung - Upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren memasuki tahap strategis…

14 jam yang lalu

UU KUHAP Baru Atur Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti, DPR Tekankan Soal Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menegaskan bahwa penambahan aturan 'pengamatan…

14 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Klaster Fesyen dan Kerajinan Tangan Lewat Holding UMKM

MONITOR, Jateng - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem rantai pasok industri…

15 jam yang lalu

Ratusan Peterjun Kostrad Hiasi Langit Kota Pulau Timah

MONITOR, Jakarta - Komandan Batalyon Yonif Para Raider 501/BY Divisi 2 Kostrad Letkol Inf I…

17 jam yang lalu