MONITOR, Jakarta – Batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara periodik ke KPK sudah lewat yakni pada 31 Maret 2019 lalu. Namun, di tingkat legislatif DPRD DKI Jakarta, masih banyak anggota DPRD DKI yang belum menyerahkan LHKPN. Beberapa disinyalir sibuk mengurus kampanye dan sedang proses mengumpulkan bukti kepemilikan.
Menanggapi itu, Juru Bicara DPW PSI DKI Jakarta, Andi Anggana, menilai minimnya laporan LHKPN dari para anggota DPRD DKI jadi bukti lemahnya transparansi keuangan yang diterima pejabat dan bentuk ketidakpatuhan atas sistem tranparansi.
“Ini soal kepatuhan dari sistem yang berlaku. Jika soal laporan harta kekayaan saja tidak bisa tranparan, gimana mau mengurus anggaran DKI Jakarta?” ujarnya mengkritik.
Berdasarkan data dari Kabiro Humas Febri Diansyah pada Minggu (31/3/2019), yang dikutip dari Tirto.id, cuma 50 anggota DPRD DKI yang melaporkan. Sisanya yang berjumlah 114 anggota yang wajib melapor, belum lapor LHKPN.
“Kita harus memberikan sanksi sosial bagi mereka yang menyepelekan pelaporan LHKPN. Ini bukti bahwa mereka tidak ingin diketahui laporan harta kekayaannya, padahal mereka pejabat publik. Ada apa?” tanya lulusan FISIP UIN Jakarta ini.
Politisi PSI ini menganalisa tidak patuhnya seorang pejabat publik dalam melakukan LHKPN menggerogoti integritas individu pejabat itu. Tolak ukur pejabat yang berintegritas, tambah mantan jurnalis ini, ukurannya mengabarkan pada publik terkait segala pemberian negara dalam bentuk apa pun kepada pejabat serta aset dan kekayaan pejabat itu.
“Jika melapor saja tidak dilakukan, integritas mereka dipertanyakan, mereka itu wakil siapa?” kritiknya.
Andi menilai ke depan harus ada sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan LHKPN. “Kita mesti berikan sanksi. Sifatnya bisa dilaporkan pada publik, bahwa pejabat ini, dengan nama ini, tidak melaporkan. Agar masyarakat tahu, wakilnya ternyata tidak taat!” tuturnya.
