PARLEMEN

Politikus Golkar Minta Penyelenggara Pemilu Antisipasi Kecurangan di TPS

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengeluhkan kondisi KTP elektronik rusak dan KTP WNA di berbagai daerah. Firman menuturkan, para penyelengara Pemilu mulai tingkat pusat hingga daerah, harus mencermati betul pemilik KTP-elektronik (KTP-el) yang digunakan dalam Pemilu serentak 2019 nantinya agar dapat meminimalisir kecurangan.

“Penggunaan KTP-el walau sudah ada payung hukumnya dari MK (Mahkamah Konstitusi), namun belum menyelesaikan persoalan secara keseluruhan. Penyelenggara Pemilu harus hati-hati, karena KTP-el digunakan yang digunakan WNI dan WNA sama. Yang membedakan adalah bahasanya. Begitu juga penggunaan KTP rusak,” ujar Firman di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Sayangnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, petugas TPS tak bisa mendeteksi KTP-el yang sudah rusak atau dibuang oleh otoritas Dukcapil. Bila ada pemilih yang menggunakan KTP-el yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi itu, perugas TPS dipastikan tidak mengetahuinya. Begitu juga KTP-el milik WNA yang mungkin disalahgunakan dalam pemungutan suara. Para petugas TPS di desa-desa pulau terpencil mungkin tidak mengatahui ada pemilih yang melakukan kecurangan dengan KTP-el bermasalah.

“Di desa-desa pulau terpencil yang ada pekerja asingnya mungkin ada mobilisasi orang untuk menggunakan KTP-el milik WNA. Bahkan, mungkin ada yang menggunakan suket untuk tujuan negatif. Ini berbahaya. Sementara penyelenggara atau petugas TPS tidak punya alat untuk mendeteksi apakah pemilik KTP ini punya hak suara,” kata legislator dapil Jawa Tengah III tersebut.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, banyak KTP-el rusak sudah pernah ditemukan di Banten dan Jawa Barat. Mungkin masih ada banyak KTP-el yang rusak lagi di daerah-daerah terpencil yang tidak terpantau. “Ini harus jadi perhatian penyelenggara Pemilu dan pemerintah. Metode pengecekan harus dipikirkan sebelum hari pencoblosan. Semua penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum perlu mengantisipasi potensi kecurangan,” tegasnya.

Recent Posts

Suara Keras Puan Terhadap Skandal Beras Oplosan Dinilai Lindungi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium…

2 menit yang lalu

Soal Isu Data WNI Dikelola AS, DPR: Negosiator Indonesia Harus Merujuk UU PDP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…

19 menit yang lalu

UMKM Danau Toba Semakin Berdaya Saing Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…

38 menit yang lalu

DPR Desak Pemerintah Susun Strategi Penurunan Angka Pengangguran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti laporan media asing Al Jazeera…

55 menit yang lalu

Seleksi Administrasi Beasiswa Zakat Indonesia Resmi diumumkan, Cek di Akunmu ya!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejumlah Lembaga…

8 jam yang lalu

Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Magister PAI, UID Komitmen Jaga Mutu dan Kualitas Perguruan Tinggi

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu dan kualitas…

9 jam yang lalu