MONITOR, Jakarta – Masa yang tergabung dalam Aliansi Petani Anti Politisasi menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/3) mendesak agar pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan politisasi dan keterlibatan mafia pangan pada acara Rembuk Petani-Peternak Indonesia yang akan diadakan pada 21 Meret 2019 mendatang.
Masa aksi menduga LSM yang menginisasi acara tersebut, PATAKA dan organisasi lainnya telah menyebarkan fitnah dan adu domba para petani untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dalam memperjuangkan kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.
“Kita tidak munafik, sistem pemerintahan tidak selalu berjalan mulus, tapi menyebarkan informasi dengan fitnah terkait kesejahteraan petani dan distribusi alat pertanian itu tidak tepat, padahal hari ini sistem Kementerian Pertanian hari ini begitu ketat. Fitnah dan berita bohong itu yang nanti akan membingungkan masyarakat, dan itu yang dilakukan PATAKA,” unjar Penanggung Jawab Aksi, Randi Och di depan Mabes Polri.
Pihaknya mengklaim telah memiliki data real dari Kementerian Pertanian yang sekaligus mematahkan propaganda dan agitasi yang dilakukan LSM PATAKA melalui media sosial dan tersebar di beberapa media. Berbekal data tersebut, lanjut Randi, Aliansi Petani Anti Politisasi berani menggelar aksi yang digelar melibatkan 200 masa dari petani, mahasiwa dan masyarakat umum tersebut.
“Ini jelas politisasi di tahun politik untuk mendeskriditkan pemerintah. Pasalnya setelah kami telusuri PATAKA ini sebuah LSM yang berkantor di perumahan, mana ada LSM yang kantornya di perumahan,” tandas Randi saat menyampaikan orasinya.
Seperti diketahui, belakangan beredar informasi yang disebarkan oleh beberapa LSM dengan mengatasnamakan petani. Informasi tersebut disebarkan dengan masif melalui media sosial menuding pemerintah telah melakukan kebohongan data pangan dan kebijakan pemerintah yang tdiak membangkitkan sektor pertanian.
Atas dasar itu, selain melakukan aksi, Aliansi Petani Anti Politisasi selain menggelar aksinya hari ini, juga mengadukan kepada Mabes Polri, dalam hal ini Satgas Anti Mafia Pangan untuk mengusut tuntas kebenaran propaganda yang sudah tersebar di media sosial, sekaligus mengusut dugaan keterlibatan mafia pangan yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas pemerintah lantaran dirugikan oleh ketatnya sistem yang dibangun oleh Kementerian Pertanian saat ini.
“Kami mendesak agar pemerintah khususnya Polri agar membatalkan Rembug Petani-Peternak Indonesia yang akan diadakan oleh LSM yang tergabung dalam PATAKA dan organisasi lainnya yang diagendakan pada 21 Meret 2019 di TMII Jakarta Timur, karena diindikasi menyebar fitnah dan adu domba serta mempolitisasi petani,” tandas Randi Och.
