PENDIDIKAN

Ratusan Siswa di Papua Terancam Gagal UN, Pemerintah didesak Turun Tangan

MONITOR, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima banyak pengaduan terkait Ujian Nasional (UN) 2019. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir seluruh siswa SMA/SMK di seluruh Indonesia sudah melaksanakan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dan pada 25-28 Maret 2019 pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMK dan 1,2,4 dan 8 April 2019 bagi siswa SMA/MA.

Sementara UN tinggal menghitung hari, namun sampai hari ini ada ratusan anak terancam tidak bisa mengikuti USBN dan UN tahun 2019 dengan berbagai sebab.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, ada kurang lebih 200-an dari 600 lebih pelajar SD hingga SMA/SMK dari berbagai kampung dan distrik di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua terancam tidak bisa mengikuti ujian nasional (UN). Ratusan anak atau pelajar asal Nduga itu kini berada di tenda-tenda darurat di halaman gereja Kingmi, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya.

Retno menjelaskan, mereka merupakan bagian dari 2.000 lebih pengungsi dari Nduga, imbas dari kekerasan awal Desember 2018. Mereka berada di Napua karena mengikuti orangtua yang mengungsi. Selain itu ada juga 80-an guru yang juga dari Nduga bersama mereka.

“Pelajar asal Nduga tersebut menginginkan mengikuti UN di ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Wamena dan tidak ingin ujian di Kenyam, Kabupaten Nduga. Sejak peristiwa kekerasan tersebut, anak-anak bersekolah di sekolah darurat,” terang Retno, yang membidangi masalah pendidikan, Senin (18/3).

Meski pada Februari 2019, wakil bupati (wabup) Nduga Wentius Nimiangge mengklaim kondisi keamanan di beberapa wilayah, khususnya ibu kota kabupaten setempat sudah berangsur kondusif, dengan roda pemerintahan dan pendidikan yang mulai berjalan normal, namun dikatakan Retno, para pengungsi masih takut dan mengkhawtirkan keselamatan keluarganya, terutama anak-anak.

Selain itu, Retno mengatakan anak-anak yang berada di berbagai daerah bencana karena banjir/banjir bandang, longsor, gempa dan lain-lain di berbagai daerah di Indonesia, misalnya saja Lombok Timur dan Lombok Utara (NTB) masih terus diguncang gempa dengan magnitudo yang lumayan besar, yaitu 5.2 SR yang terjadi pada Minggu, 17 Maret 2019, pukul 15.07 Wita.

“KPAI berulangkali mengingatkan Kemdikbud RI dan Kemenag RI, bahwa anak-anak yang terpaksa harus bersekolah di sekolah darurat, maka saat USBN maupun UN, materi soalnya harus menyesuaikan atau mempertimbangkan kondisi mereka, karena anak-anak yang berada di sekolah-sekolah darurat umumnya tidak dapat maksimal mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa lain yang sekolah tidak berada di lokasi bencana,” ujar Retno.

Selain itu, banjir bandang yang terjadi di Sentani, Papua yang baru saja terjadi, kata Retno, harus dipikirkan cara mengantisipasi agar anak-anak di wilayah bencana tersebut tetap bisa mengikuti USBN dan UN yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari.

Recent Posts

100.000 Jemaah Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia

MONITOR, Jakarta - Suasana khidmat menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu malam, 1…

20 jam yang lalu

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

2 hari yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

2 hari yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

2 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

3 hari yang lalu