Mustofa Widjaja Dorong Pemerintah Kepri Kaji Ulang Kebijakan Fingerprint Salat Subuh Untuk Pejabat Pemerintahan

MONITOR, Batam – Beberapa hari terakhir pemberitaan diramaikan dengan kebijakan absen sidik jari (fingerprint) salat subuh berjamaah khusus bagi pejabat setingkat eselon dua yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Gubernur Nurdin Basirun.

Kebijakan tersebut melahirkan pro dan kontra dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan, argumentasi dukungan menganggap kebijakan tersebut mendorong para pejabat untuk meningkatkan ketakwaan dan mampu menjadi tauladan di masyarakat. Sedangkan yang kontra menganggap salat subuh sebagai kebutuhan pribadi dan hubungan dengan Sang Pencipta tak harus diabsen dengan sidik jari.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja menila aturan Pemprov Kepri tersebut berlebihan. Meskipun tujuannya baik, kebijakan absen sidik jari itu disebutnya tak diperlukan. Tujuan dari kebijakan tersebut sangat baik, akan tetapi dalam konteks kebijakan negara hal tersebut agak berlebihan dan memaksakan kehendak.

“Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan, saya sangat sepakat dengan gerakan salat subuh berjamaah. Namun jika dijadikan kebijakan negara, saya rasa keliru. Sudah banyak kepala daerah yang melakukannya semisal Jawa Barat, namun tanpa absen sidik jari. Apalagi kalau hanya di fokuskan pada mesjid tempat salat Gubernur, akhirnya tujuan untuk meramaikan mesjid-mesjid yang digawangi para pemimpin tak terwujud,” jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam pada Selasa (5/3/2019).

Calon Anggota DPD RI Dapil Kepri tersebut menambah gerakan salat subuh berjamaah seyogyanya dicontohkan oleh para pemimpin, namun jangan sampai terkesan memaksakan kehendak yang akhirnya esensi kebijakannya hilang. Karena tugas utama para pejabat secara kenegaraan adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. “Besar harapan untuk pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini, dan mari kita ramaikan mesjid tanpa harus ada absen sidik jarinya,” tutup Mantan Ketua BP Batam tersebut.