MONITOR, Jakarta – Rombak jabatan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, belum lama ini menuai kritik dari mitra kerjanya para wakil rakyat Jakarta.
Kritikan tersebut datang dari Fraksi PDIP Jakarta. Anggota Fraksi PDIP William Yani menyebut kalau perombakan pejabat di lingkungan DKI dianggap paling buruk. Sebab, di tengah pelantikan massal yang menghebohkan birokrat itu ternyata menimbulkan masalah.
“Menurut saya ini adalah restrukturisasi jabatan yang paling buruk. Soalnya ada yang mengadu ke saya, ada lurah turun (jabatan) jadi sekel (sekretaris lurah), pada dia baik. Tapi sebaliknya, ada masyarakat yang komplain, malah tetap jadi lurah. Jadi kriteria pemilihan kali ini apa sih. Sama saja itu, seperti lelang jabatan itu pura-pura saja,” ujar Yani yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, pertimbangan yang diberikan panitia seleksi atau badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kabur. Sebab, katanya, seleksi yang dilakukan dalam pemilihan pejabat ini terkesan suka-suka pimpinan semata.
“Ya dibuka hasil penilaian kenapa orang naik dan turun bagaimana cara memilih orang itu. Kalau kemarin itu namanya tertutup, rotasi suka-suka pimpinan,” kata Yani.
Politisi PDIP ini meminta agar lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara terbuka dalam setiap prosesnya. Sehingga, kriteria untuk setiap jabatan bisa diketahui setransparan mungkin. Jika diperlukan, katanya, panitia seleksi harus diluar birokrasi dan independen.
“Menurut saya yang penting itu kriteria dibuat minimalnya seperti apa. Silahkan beberapa PNS yang merasa mampu tes untuk lurah dan untuk dinas yang berminat silahkan sesuai kriteria,” tegasnya.
Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Acountability (INFRA) Agus Chairuddin meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menginstruksikan inspektorat DKI Jakarta agar memeriksa proses perombakan pejabat itu. Dengan instruksi gubernur, katanya, inspektorat bisa memanggil satu per satu pejabat yang dilantik kemarin atau pejabat yang gagal dilantik untuk dimintai keterangan.
“Selidiki satu per satu, apa benar terjadi jual beli jabatan di situ. Informasinya untuk seorang lurah saja dipatok puluhan juta, sampai 50 juta rupiah. Jabatan camat bisa 100 juta rupiah. Tapi yang terpenting, ini harus diaudit. Karena banyak pihak yang dirugikan akibat perombakan pejabat ini,” kata Agus.
Terlebih, ungkapnya, ada 56 pejabat yang gagal dirombak karena tarik menarik kepentingan. Dari informasi yang didapatnya, seharusnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melantik sebanyak 1.181 orang pekan lalu. Namun, nyatanya hanya dilantik 1.125 orang saja.
“Karena ada sekitar 56 jabatan yang seharusnya dirombak kemarin, ternyata tidak jadi karena tarik menarik kepentingan. Contoh lurah Pademangan yang dipertahankan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, lalu Kabag keuangan DPRD yang tadinya akan dirotasi ke Dinas Pendidikan urung dilakukan karena kepentingan ketua DPRD DKI Jakarta,” ungkapnya.
Dia pun menilai, carut marutnya perombakan pejabat era Anies dilantarankan dosa warisan Baperjakat dan panitia seleksi. Proses seleksi pejabat itu, ungkapnya, dibenturkan antara kepentingan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan politisi di meja legislatif.
“Patut diduga dan diyakini adanya gerbong oknum TGUPP bermain dalam proses seleksi projab Baperjakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terlebih Posisi Sekda adalah hasil rekomendasi gerbong oknum TGUPP era 2012-2017 yang masih dipertahankan dan dipercaya Anies,” tandasnya.
