MONITOR, Jakarta – Wasekjen DPP Demokrat Andi Arief mengatakan, perang total yang dimaksud kubu paslon nomor urut 01 adalah melakukan strategi besar-besaran untuk kemenangan Pilpres mendatang. Salah satunya, kata Andi Arief, yakni politik uang dengan membayar pemilih di TPS.
“Salah satu akal-akalan politik uang adalah dengan membayar pemilih dengan alasan menjadi saksi di TPS. Inilah yang dimaksud perang total. Mengumpulkan semua sumber daya logistik untuk vote buying di TPS dengan alasan saksi. Bawaslu bisa apa?” kata Andi Arief, dalam cuitannya pagi ini, Jumat (1/3).
Andi menilai, jika kubu paslon 01 mampu membeli suara atas nama saksi di TPS sebanyak 22 juta saksi, maka hal itu tidaklah sulit bagi petahana.
“Kalau 01 bisa membeli suara atas nama saksi sebanyak 22 juta saksi, artinya bisa saja jumlah saksi dibeli dua atau tiga kali lipatnya. Mengumpulkan uang 12 untuk mendapatkan saksi 60 juta orang bukan hal susah bagi petahana yang sudah kuasai semua sumber daya di saat hampir kalah,” tuturnya.
Hal ini, dikatakan Andi, tentu berpotensi mengancam lawannya yakni paslon 02 karena strategi yang dijalankan sangat sistematis.
“Kesimpulan saya, bukan semata negara yang menjadi lawan paslon 02, tetapi ancaman vote buying atas nama saksi yang akan sebabkan gemuruh arus perubahan bisa terhenti. Dan, ancaman itu sudah eksplisit dikemukakan 01 atas nama saksi,” pungkasnya.
