Dinilai merusak Marwah, Hafidz Kampus PTIQ desak Ketua MUI DKI dicopot

MONITOR, Jakarta – Acara munajat 212 yang digelar tadi malam disayangkan banyak pihak. Pasalnya, acara doa bersama tersebut lebih banyak menyelipkan pesan kampanye politik dari pada hikmah ibadah dan pesan-pesan keagamaan.

Hal ini juga menarik perhatian Hafidz Kampus Alquran PTIQ Jakarta angkat suara. Saefuddin sebagai jubir menyampaikan kegeramannya. “Hal ini sangat miris, karena cara-cara menjadikan agama sebagai alat politik adalah menempatkan agama di bawah politik,” terangnya.

Saefuddin menambahkan, sungguh disayangkan lagi, acara tersebut diselenggarakan oleh MUI DKI Jakarta. MUI, lanjutnya, harusnya menjadi pengayom dan pembimbing umat. Bukan alat politik salah satu pasangan capres.

“Ini menunjukkan ketua MUI Jakarta tidak paham kelembagaan yang dipimpinnya. Lebih baik dia dicopot untuk menjaga warwah lembaga MUI,” tegasnya lagi.

Seperti diketahui munajat 212 yang dilaksanakan di Monas, digelar oleh MUI DKI Jakarta dan Lembaga Dahwah FPI. Dalam acara tersebut hadir banyak tokoh dari salah satu pasangan capres-cawapres.

Banyak pihak juga menilai acara Munajat 212 bukan lah murni acara keagamaan, melainkan acara politik yang dibungkus dengan agama, menggunakan label MUI.

Saefuddin tegas menyampaikan persoalan ini juga harus diusut tuntas oleh Bawaslu. “Copot ketua MUI DKI Jakarta dan Bawaslu harus usut persoalan ini sampai tuntas,” tukasnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyayangkan sikap MUI DKI Jakarta yang dianggapi tidak mampu mengendalikan kegiatan Malam Munajat 212 seperti tujuan semula, yakni berdoa, berzikir, dan bermunajat pada Allah SWT. MUI menilai kegiatan Munajat 212 sudah menjurus ke politik praktis.

“Kami sangat menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara Munajat 212 yang tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut agar tetap berada pada arah dan tujuan semula, yaitu untuk kegiatan berdoa, berzikir dan bermunajat kepada Allah SWT, untuk memohon keselamatan bangsa dan negara. Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu,” kata Waketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 Februari 2019.

Lebih lanjut Zainut Tauhid Sa’adi pun mengimbau jangan sampai MUI terseret dalam kegiatan politik praktis. MUI diminta tetap memposisikan sebagai institusi yang netral dan independen.