PEMERINTAHAN

Jokowi Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemerintah desa untuk berupaya meningkatkan perekonomian desa dan warganya dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah pusat. Tahun ini, dana desa yang diberikan pemerintah ialah sebesar Rp70 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp60 triliun.

“Fisik infrastruktur sudah kita jalankan. Ini ke depan agak digeser sedikit ke pemberdayaan ekonomi desa,” kata Presiden saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, pada Rabu, 20 Februari 2019.

Upaya meningkatkan perekonomian desa tersebut dimulai dengan melihat apa yang menjadi keunggulan suatu desa. Desa yang memiliki pemandangan alam maupun objek wisata yang indah, dapat memfokuskan upayanya untuk menggarap keunggulan tersebut agar nantinya menghasilkan pemasukan bagi desa itu sendiri.

“Ini ada di Jawa Tengah, Desa Ponggok. Desa itu memiliki umbul air kemudian dibuat desa wisata. Dana desa sebagian masuk ke sana. Apa yang terjadi? Satu tahun bisa mendapatkan _income_ Rp14 miliar,” tuturnya.

Upaya lainnya dapat ditempuh dengan mendorong produk-produk lokal yang ada di suatu desa untuk memiliki nilai lebih. Pemerintah desa, kata Presiden, juga dapat membantu menghubungkan produsen setempat dengan konsumennya melalui media daring.

“Mulai dipikirkan produk-produk yang ada di desa itu untuk bisa masuk ke _marketplace_, bisa masuk ke online, bisa dijual ke toko online sehingga produk-produk ini dari produsen di petani larinya ke konsumen itu lewat pemasaran online,” ujarnya.

Selama empat tahun ke belakang, dana desa yang dikucurkan untuk kurang lebih 74.900 desa di seluruh Indonesia, telah menghasilkan sejumlah infrastruktur desa yang dapat dirasakan manfaatnya oleh warga desa setempat.

Di antaranya ialah jalan desa yang telah terbangun sepanjang 191.000 kilometer, 58.000 unit irigasi, 8.900 pasar desa, hingga 24.000 posyandu.

Recent Posts

Sering jadi Titik Krusial, Komnas Haji minta Pengelolaan Muzdalifah jadi Prioritas Utama Puncak Haji 2026

MONITOR, Mekkah - KOMNAS HAJI menyoroti pentingnya pengelolaan pergerakan jemaah di kawasan Muzdalifah menjelang puncak…

12 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri dorong Transformasi Pemanfaatan Biodiversitas Laut Berbasis Inovasi menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Yogyakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan National Policy Dialogue bertajuk “Kedaulatan…

12 jam yang lalu

Raih Lisensi IB, Lulusan MAN IC Serpong Makin Mudah Tembus Kampus Top Dunia

MONITOR, Jakarta - Madrasah binaan Kementerian Agama berhasil memperoleh lisensi menjalankan kurikulum International Baccalaureate Diploma…

14 jam yang lalu

PBHI Tolak Pengadilan Militer dalam Kasus Andrie Yunus

MONITOR, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan mosi tidak…

15 jam yang lalu

Menahan Badai Krisis Ekonomi 2026

Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA* Hadirnya pelemahan rupiah atas mata uang dollar Amerika Serikat (AS)…

16 jam yang lalu

Wamen UMKM Luncurkan ACCES 2026, Perluas Akses Pendanaan Pengusaha Menengah

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali meluncurkan program ACCES (Accelerating…

18 jam yang lalu