SUMATERA

Mustofa Widjaja Desak Pemerintah Usut Tuntas Perusakan Hutan di Kepri

MONITOR, Tanjungpinang – Maraknya penambangan ilegal bauksit mengakibatkan kerusakan hutan di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Terparah di wilayah Kabupaten Bintan baik di pulau-pulau maupun daratan.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Minggu (10/2/2019) merilis hasil penyelidikannya atas penambangan ilegal di Kabupaten Bintan ysng melibatkan belasan perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan koorporasi, unit dan juga Badan Usaha Milik Desa.

Merespon hal tersebut Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja meminta pemerintah daerah dan pusat mampu bersinergi untuk menindak tegas praktek-praktek penambangan liar di wilayah Kepri, terutama di daerah Kabupaten Bintan. Bagaimanapun pertimbangan ekosistem lingkungan dan manusia diatur dalam Undang-Undang dan harus dijalankan, jangan sampai orientasinya hanya keuntungan dan merugikan banyak hal.

“Kerusakan lingkungan menjadi salah satu persoalan manusia modern yang belum terselesaikan. Kerusakan lingkungan di Bintan sudah termaksud mengkhawatirkan dengan maraknya penambangan bauksit ilegal, dan parahnya dilakukan oleh para pemodal dan merusak lingkungan. Hal tersebut terbukti dengan alat-alat berat yang disita petugas, tidak mungkin masyrakat sekitar melakukan penambangan dengan alat-alat tersebut. Pemerintah harus tegas dalam menangani persoalan ini,” Jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Tanjungpinang pada Selasa (12/2/2019).

Mantan Kepala BP Batam tersebut menambahkan sebagai wilayah kepulauan dengan persentase daratan yang sedikit, wilayah-wilayah hutan lindung harus tetap dilestarikan. Penambangan ilegal yang melibatkan perusahaan-perusahaan harus ditindak tegas dan diberi sanksi, karena akan sangat mengangu ekosistem lingkungan di Bintan. “Kita semua akan kawal penyidikan hingga pemberian sanksi bagi yang terlibat perusakan hutan, dan akan terus mendorong pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kepri,” tutup Caleg DPD RI Dapil Kepri tersebut.

Recent Posts

Ada Dugaan Permainan Politik Tingkat Tinggi, IPW Desak Kepastian Hukum Kasus Roy Suryo dan dr Tifa cs

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai terdapat sejumlah kejanggalan…

4 jam yang lalu

Menaker: Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Organisasi Pekerja Kunci Penguatan Daya Saing Tenaga Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan…

5 jam yang lalu

‎Kementerian UMKM Terbitkan Permen No 3 Tahun 2026 Lindungi Seller Online

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) UMKM…

5 jam yang lalu

IPW Apresiasi Polda Jabar Tangkap Tersangka Penyiksaan dan Penyekapan YTR, Desak Pelaku Dijerat Pasal Berlapis

MONITOR, Jakarta – Indonesian Police Watch (IPW) mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)…

13 jam yang lalu

Jangan Korbankan Cadangan Strategis Demi Smelter, Pemerintah Diminta Konsisten Batasi Produksi Nikel

MONITOR, Jakarta - Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun…

17 jam yang lalu

Sambut Kepulangan PPIH Daker Makkah, Menhaj Apresiasi Dedikasi Petugas dan Tegaskan Penguatan Kualitas Layanan

MONITOR, Tangerang - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menyambut kepulangan kelompok pertama Petugas…

19 jam yang lalu