SUMATERA

Mustofa Widjaja: Kepastian dan Kebebasan Pers harus Ditegakkan

MONITOR, Batam – Hari Pers Nasional (HPN) diselenggarakan untuk merayakan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 pada tahun 1985. Selain itu dewan pers kemudian menetapkan hari pers nasional dilaksanakan setiap tahunnya secara bergantian di ibu kota provinsi se-indonesia.

Pada peringatan HPN tahun 2019 acara puncak diselenggarakan di Surabaya Jawa Timur. Semua elemen bangsa ikut serta dalam perayaan tersebut, rangkaian acara diisi dengan beragam penghargaan yang diberikan pada pejabat negara, pelaku pers, serta masyarakat. Dalam perayaan tahun ini, dunia pers Indonesia memfokuskan perhatiaan pada hoax dan kepastian hukum pelaku pers.

Merespon hal tersebut, Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja berharap semua pihak mampu menjaga iklim pers dalam era demokrasi dengan menjamin kebebasan pers dan kepastian hukum. Kebebasan pers penting dalam menjamin kualitas informasi yang sampai pada masyarakat sesuai dengan kenyataannya dan tidak terintervensi apapun. Selanjutnya kepastian hukum agar mereka tetap bisa menjadi corong informasi rakyat.

“Selamat Hari Pers Nasional untuk semua insan dunia pers, teruslah sampaikan informasi berkualitas kepada masyarakat sebagai upaya check and balances demokrasi kita. Serta pemerintah harus berkomitmen untuk mengimplemntasikan Undang-Undang pers sepenuhnya baik kebebasan dan jaminan hukum. Pemberian remisi bagi penjahat pers di Bali harus dievaluasi pemerintah, karena hal tersebut merusak ritme reformasi dan kebebasan pers kita,” jelas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Batam pada Sabtu (9/2/2019).

Calon Anggota DPD RI Dapil Kepri tersebut menambahkan menjelang pemilu serentak fokus banyak pihak berkisar pada berita bohong (hoax) yang muncul setiap ajang pesta demokrasi. Penyelesaian harus dilakukan semua pihak dengan pondasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi insan pers, jika tidak usaha untuk memberantas hoax sia-sia.

“Tanpa implementasi kebebasan pers dan jaminan hukum bagi pers usaha untuk meningkatkan kualitas informasi dan melawan hoax hanya akan menjadi usaha mencincang air yang tidak akan membuahkan hasil,” tegasnya.

Recent Posts

Kawendra Dorong HKTI Kawal Aspirasi Petani, Bantuan Ayam Petelur dan 20 Etalase Disalurkan di Lumajang

MONITOR, Lumajang - Anggota DPR RI Kawendra Lukistian mendorong Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten…

11 jam yang lalu

HKTI Lumajang Dorong Hilirisasi Pertanian, PAC di 21 Kecamatan Diminta Dampingi Petani

MONITOR, Lumajang - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang mendorong percepatan hilirisasi produk pertanian…

1 hari yang lalu

MUI Desak Penegakan Hukum Tegas terhadap Pelaku Karhutla, Serukan Salat Istisqa dan Qunut Nazilah

MONITOR, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku…

1 hari yang lalu

Jasa Marga Fasilitasi Lima UMKM Binaan di Trade Expo Indonesia 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus mendorong kemandirian dan daya saing Usaha…

1 hari yang lalu

HUT ke-11 KCIC, Wamenaker Harap Alih Pengetahuan Whoosh ke SDM Lokal

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11…

1 hari yang lalu

Jasa Marga Raih Dua Penghargaan dalam Ajang The 17th IICD Corporate Governance Award 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menorehkan prestasi dengan meraih dua penghargaan…

1 hari yang lalu