UMKM

Begini Strategi Penyaluran Dana Bergulir LPDB KUMKM Tahun 2019

MONITOR, Banyuwangi – Pada 2018, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM lebih fokus melakukan konsolidasi internal, termasuk di dalamnya perbaikan SDM hingga regulasi penyaluran. Penyaluran dana bergulir pun lebih banyak melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diperuntukkan bagi sektor produktif.

“Akhir 2018, proses konsolidasi sudah selesai. Dan tahun ini, kita akan lebih mempercepat penyaluran dana bergulir di seluruh Indonesia”, tegas Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto kepada wartawan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Untuk itu, lanjut Krisdianto, LPDB KUMKM memiliki beberapa strategi dalam menyalurkan dana bergulir. Pertama, LPDB KUMKM akan lebih meningkatkan porsi penyaluran dana bergulir langsung ke koperasi dan UKM ketimbang ke LKB dan LKBB. “Kedua, kita akan meningkatkan kerjasama dengan dinas-dinas koperasi, termasuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yang ada di daerah”, kata Krisdianto.

Ketiga, LPDB KUMKM akan lebih proaktif dengan memperbanyak pola jemput bola dengan mendatangi potensi-potensi yang ada di seluruh Indonesia. “Kita akan terus melakukan sosialisasi dan bimtek dana bergulir di seluruh Indonesia. Kita akan bimbing calon debitur sampai mereka siap membuat proposal pengajuan kredit sesuai aturan main yang ada di LPDB KUMKM”, ujar Krisdianto.

Krisdianto mengakui, selama ini ada kesan pengajuan kredit dana bergulir di LPDB KUMKM itu rumit dan amat birokratif. “Kita akan terus berupaya menghapus stigma buruk itu dengan intens melakukan sosialisasi agar ada pemahaman yang sama dari calon debitur. Kita akan mendampingi mereka sesuai tahapan proses yang ada”, jelas Krisdianto.

Strategi keempat, kata Krisdianto, LPDB KUMKM akan meningkatkan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM terkait data-data koperasi dan UKM. “Artinya, kita akan mendapatkan data koperasi dan UKM yang berprospek dan berkinerja baik, yang nantinya akan menjadi mitra LPDB KUMKM”, imbuh Krisdianto.

Oleh karena itu, Krisdianto berharap agar pelaku koperasi harus disiplin dalam menerapkan laporan keuangan usahanya. Selain itu, koperasi juga harus konsisten melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). “Itu merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi koperasi untuk mendapatkan bantuan dana bergulir. Karena, pada 2018 kita sudah lebih meringkas dan memudahkan tahapan dalam mendapatkan dana bergulir dari LPDB KUMKM”, ungkap Krisdianto.

Krisdianto menjamin akan ada perlakuan yang berbeda antara yang sudah pernah mendapatkan dana bergulir dengan yang pendatang baru. “Tentunya, prosesnya akan lebih cepat bagi yang sudah pernah mendapatkan dana bergulir. Tapi, jarak antara lunas dengan mengajukan kembali dana bergulir tidak terlalu jauh. Kalau jaraknya jauh sampai tahunan, tentunya banyak laporan keuangan yang berubah”, papar Krisdianto.

Usaha Mikro

Strategi kelima, LPDB KUMKM akan menerapkan strategi dengan membuat layanan pembiayaan ke pengusaha kelas mikro secara langsung. “Regulasinya sedang dibuat dalam bentuk Permenkop, dan kita akan membuka layanan untuk itu secara online. Mengenai segala persyaratannya sedang kita susun. Yang jelas, kita akan menyiapkan pendanaan yang terjangkau diakses usaha mikro”, ungkap Krisdianto lagi.

Meski begitu, Krisdianto menampik bakal menjadi kompetitor bagi koperasi dan perusahaan _Fintech_ dalam melayani pembiayaan usaha mikro dan wirausaha pemula di Indonesia dengan maksimal pinjaman Rp50 juta. “Justru, kita akan mengisi celah yang belum diisi koperasi dan perusahaan pembiayaan lain”, tandas Krisdianto.

Krisdianto menambahkan, untuk usaha mikro akan ada dua opsi layanan dari LPDB KUMKM, yaitu yang pola agunan atau yang tanpa agunan. “Untuk yang tanpa agunan, kita akan menawarkan melalui perusahaan penjaminan, Jamkrindo atau Jamkrida. Bahkan, biaya untuk proses ini pun dengan biaya lebih kompetitif dan terjangkau oleh usaha mikro”, pungkas Krisdianto.

Recent Posts

Dukung Larangan Dapur SPPG Pakai Barang Subsidi, Legislator Minta Kualitas Layanan MBG Tetap Terjaga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi…

7 jam yang lalu

Doa KH Zulfa Mustofa Iringi Presiden Prabowo di Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi

MONITOR, Batang – Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa memimpin pembacaan doa di hadapan…

13 jam yang lalu

KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional

MONITOR, Bandung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk…

16 jam yang lalu

Economic Frontline 2026 Bahas Arah Baru Ekonomi Indonesia di Tengah Menguatnya Peran Negara

MONITOR, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis…

16 jam yang lalu

Waka Komisi V DPR Soal Sengkarut Proyek LRT City: ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek…

16 jam yang lalu

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

1 hari yang lalu