Dafryan Anggara Dorong Kebijakan Jaminan Gizi Balita di Bandar Lampung

MONITOR, Bandar Lampung – Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional (HGN), yang pada sejarahnya merupakan respon atas kondisi kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang makanan sehat di Indonesia. Peringatan tersebut dimulai pada tahun 1950 dengan dibentuknya Lembaga Makanan Rakyat. Stuning merupakan kondisi perlambatan pertumbuhan balita diakibatkan kekurangan gizi.

Setelah 59 tahun usaha perbaikan gizi rakyat, hingga saat ini belum semua masalah gizi dapat teratasi. Data terakhir World Health Organization (WHO) menyebutkan 9 juta anak Indonesia tidak mendapatkan gizi yang baik, salah satunya Provinsi Lampung dengan tingkat gizi anak rendah di Indonesia sebesar 42 persen, dan 32 persen di Ibukota Bandar Lampung.

Peringatan HGN tahun ini, harus dijadikan momentum evaluasi dan upaya peningkatan penyelesaian masalah gizi dari berbagai pihak, karena menyangkut masa depan Lampung dan Indonesia.

Tokoh Muda Lampung, Dafryan Anggara menyoroti masalah gizi yang serius di Lampung, karena angkanya tinggi dan terus naik tiap tahunnya. Meskipun sudah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan teknologi masalah gizi masih belum bisa teratasi dengan maksimal oleh pemerintah. Jaminan kesehatan masyarakat melalui edukasi, pencegahan, serta penangulangannya merupakan tanggung jawabnya pemangku kebijakan.

“Hari Gizi tahun ini, persoalan di Lampung masih sama yakni rendahnya gizi para balita, sekelas kota Bandar Lampung angkanya saja lebih dari 32 persen. Hal tersebut harus diakhiri dengan adanya kebijakan kesehatan yang menyeluruh, sejak masa kandungan berupa edukasi, dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Pemerintah harus responsif agar kita tidak terus tertinggal dengan bangsa lain, karena belum selesai menjamin gizi masyarakat,” tegas Dafryan Anggara di Bandar Lampung, Sabtu (26/1/2019).

Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II Partai Gerindra tersebut menambahkan pendekatan kebijakan untuk mengatasi masalah gizi di Provinsi Lampung harus dilakukan melalui struktur berupa kebijakan, serta kultural melalui pembiasaan hidup sehat lewat kurikulum pendidikan dan sosialisasi dari tingkat bawah.

“Kedepan kita akan mendorong kebijakan Bandar Lampung sehat untuk menjamin setiap orang dapat memperoleh jaminan kesehatan, terutama para ibu dan balita untuk mengatasi persoalan gizi,” tutupnya.