MONITOR, Jakarta – Keputusan pemerintah untuk membebaskan terpidana kasus tindak pidana terorisme, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, dari LP Gunung Sindur rupanya tak berjalan mulus. Pasalnya, wacana tersebut dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto butuh kajian yang mendalam.
Dalam konferensi pers, Senin (21/1) petang, Wiranto menyatakan bahwa pembebasan Ba’asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.
“(Pembebasan Ba’asyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya,” kata Wiranto membaca naskah siaran pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta.
Menyikapi sikap pemerintah, publik banyak menilai pemerintah tak serius dalam merealisasikan wacana tersebut. Banyak yang menilai, saat ini pemerintahan Jokowi mencla-mencle dan tidak kompak dalam pengambilan keputusan.
Sebut saja Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Ia menilai batalnya Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan dari penjara adalah bukti pemerintah tak serius.
“Beginilah cara-cara rejim Jokowi mengurus negara. Betul-betul asik sendiri tanpa memikirkan aspek lain,” kritik Ferdinand dalam laman resmi Twitternya, Selasa (22/1).
Ia menyayangkan tindakan pemerintah yang seolah mempermainkan nasib Ba’asyir. “Sudah bilang bebas, sudah bilang cinta ulama, sudah bilang di penjara era SBY. Tapi batal juga. Kasihan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir dipermainkan seperti ini!” tandasnya kecewa.
