Ulfah Mawardi: Capres Harus Membuat Kebijakan Berperspektif Gender

Suasana nonton bareng debat perdana Pilpres 2019 bersama Caleg Sulsel Ulfah Mawardi

MONITOR, Makassar – Politikus muda PDI Perjuangan, Ulfah Mawardi, mengapresiasi KPU RI yang telah memfasilitasi pelaksanaan acara debat pertama capres cawapres di Pilpres 2019, Kamis (17/1) malam. Ulfah juga memberikan pujian kepada kedua paslon yang sudah menyampaikan paparan debat mengenai isu Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme.

Sebagai aktivis perempuan, Ulfah menekankan agar kedua paslon mampu membuat kebijakan yang berperspektif gender, dan tidak mendiskriminasikan perempuan. Hal itu dikatakan Ulfah, mengingat ada pernyataan salah satu kandidat capres yang ‘memandang sebelah’ kaum perempuan.

“Ada kalimat Prabowo yang tidak menganggap penting kuantitas perempuan. Itu sangat fatal. Kuantitas dan kualitas perempuan itu berbanding lurus dalam kebijakan yang berperspektif gender,” kata Ulfah, Jumat (18/1).

Suasana Nobar Debat Capres bareng Ulfah Mawardi

Wasekjen Kowani ini mengatakan, dirinya akan mengapresiasi visi paslon yang berperspektif gender. Menurutnya, setiap kebijakan yang dibuat harus berperspektif gender, tidak boleh diskriminatif dan merugikan kaum minoritas khususnya merugikan perempuan dan anak.

“Saya sebagai Caleg DPR RI SulSel 1 nomor urut 3 yang fokus pada visi pendidikan, perempuan dan anak betul-betul berharap visi paslon capres tidak mengabaikan hak-hak perempuan dan anak serta menjadi kan pendidikan sebagai langkah preventif dalam pencegahan korupsi, terorisme dan menggalakkan kegiatan pendidikan Konstitusi dan HAM bagi harga negara menjadi fokus perjuangan,” tegas Ulfah yang berprofesi sebagai Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Caleg DPR RI dapil Sulsel 1 Ulfah Mawardi saat melakukan kegiatan Nobar Debat Capres

Sementara itu, menyinggung kinerja capres petahana yakni Joko Widodo, Ulfah menilai pemerintahan satu periode Jokowi sudah terbukti menorehkan banyak sejarah, misalnya memberikan hak bonus yang sama bagi atlet difabel pada ajang Asian Paragames 2018. Hal itu dianggapnya sebagai bukti prestasi Jokowi yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Pak Jokowi telah bekerja, maka sangat mudah menceritakan dan meyakinkan pemilih hasil kerjanya misalnya terkait hak disabilitas. Pemerintahan Jokowi telah menoreh sejarah dengan menyelenggarakan Asian Paragames dan memberikan hadiah yang sama dengan pemenang pada juara Asian Games yakni Juara 1 (emas) mendapatkan 1,5 M, Juara 2 (Perak) mendapatkan 500jt dan juara 3 (perunggu) 250jt. Itu kerja nyata pak jokowi yang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya,” terangnya.