POLITIK

Relawan Banten Bersatu: Baru 1 Periode Jokowi Sudah Luar Biasa

MONITOR, Banten – Era kepemimpinan Joko Widodo di tahun kelima ini sudah menunjukkan bukti yang nyata bagi rakyat. Misalnya, pembangunan sejumlah proyek infrastruktur, program pembangunan desa, hingga keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih beberapa proyek migas.

Hal itu diungkapkan Koordinator Banten Bersatu, Dede Kodrat. Berangkat dari harga bahan bakar minyak (BBM), Dede menilai ada penurunan harga jika membandingkan masa pemerintahan Jokowi dengan era SBY sebelumnya.

“Program BBM Satu Harga di Papua yang dulu saat era SBY harga bensin bisa mencapai 60 rb – 100 rb /liter. Di era Jokowi, harga bensin di Papua sama dengan harga bensin di pulau Jawa,” ujarnya, Rabu (16/1).

Sementara di era Jokowi-JK, pertama kali menjabat usai dilantik pada Oktober 2014 lalu, harga BBM jenis Premium misalnya tercatat Rp 6.500,-/liter. Pemerintah kemudian menaikkan harga Premium pada 18 November 2014 manjadi Rp 8.500,-/liter.

Namun, harga tersebut tak berlangsung lama, tepatnya pada 1 Januari 2015 pemerintah menurunkan Harga premium menjadi 7.600,-/liter. Harga Premium bahkan turun pada 19 Januari 2015 menjadi 6.600,-/liter. Kenaikan harga premium kembali terjadi dalam waktu satu bulan selama dua kali yaitu pada bulan maret 2015 menjadi Rp. 6.800,-/liter dan 28 Maret 2015 menjadi Rp 7.300,-.

Setelah mengalami dua kali kenaikan pada Maret 2015, pemerintah kembali menurunkan harga premium dua kali masing-masing pada 5 Januari 2016 menjadi Rp. 6.950,- dan pada 1 April 2016 menjadi Rp 6.450,-/liter hingga saat ini belum mengalami kenaikan kembali.

Dede menambahkan, ada perbedaan lain soal harga BBM di era SBY dan Jokowi. Di era Jokowi, menurutnya anggaran yang selama ini dipakai mensubsidi BBM, yang digerogoti mafia migas, dialihkan untuk rakyat melalui program-program pembangunan untuk desa-desa.

Misalnya, program dana desa dan program pro rakyat lainnya seperti Permodalan Nasional Madani yang menyerap sebanyak 3,2 juta nasabah. Kemudian, adapula program sertifikat tanah gratis bagi rakyat, yang totalnya sudah mencapai 25 juta sertifikat di akhir tahun 2019 ini. Ditambah lagi, adanya program 1 juta rumah untuk rakyat.

“Dengan selisih harga 50 perak aja dari 2014 ampe 2018, Pak Jokowi disebut tidak pro rakyat. Padahal Jokowi memberantas mafia migas yang ada di Petral yang akhirnya dibubarkan, yang selama bertahun-tahun mengerogoti subsidi BBM,” terangnya.

“Jadi bohong besar kalau ada yang bilang Jokowi hanya membangun infrastruktur tanpa memiliki program kerakyatan. Kenyataannya program-program kerakyatan Jokowi sangat masif,” imbuhnya menegaskan.

Ia pun menegaskan, dirinya semakin yakin untuk kembali memilih Jokowi di Pemilu 2019 nanti. Menurutnya, hasil kinerja pemerintahan Jokowi sudah terlihat nyata.

“Baru satu periode aja pencapaiannya sudah luar biasa, apalagi kalau dua periode. Indonesia bisa hebat dan banyak rakyat miskin bangkit dari kemiskinannya. Kalau aku sih #2019TetapPilihJokowi karna aku orang waras yang akan selalu mendukung dan memilih orang baik yang dah keliatan kerjanya,” tegasnya.

Recent Posts

Rapim Kemenag DKI Jakarta, Kabiro SDM Sebut Kepemimpinan Level 5

MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…

13 jam yang lalu

Bebas OPTK, 188,7 Ton Cengkih Asal Natuna Berlayar ke Semarang

MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…

14 jam yang lalu

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

16 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

1 hari yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

1 hari yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

1 hari yang lalu